Jakarta, Demokratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya permainan dalam penunjukkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPB) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).
Hal di disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto, merespons keresahan publik soal dugaan perbedaan perlakuan antara satu SPPG dengan yang lainnya. Disebut ada lokasi dapur MBG yang terkesan penunjukannya dipaksakan.
“Ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Menurut Setyo, lokasi yang tidak sesuai itu bisa merusak kondisi makanan saat diberikan kepada para siswa. Pemerintah diminta menindaklanjuti temuan ini. “Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” ujar Setyo.
Setyo menyarankan pemerintah mengajak masyarakat lokal untuk mengelola makan bergizi gratis. Dengan begitu, eksklusivitas bisa dihilangkan. “Bahan baku, sumber daya, dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” tutur Setyo.
Selain itu, dia juga menyampaikan adanya informasi terkait dugaan pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tutur dia mengungkapkan.
“Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo lagi.
Setyo mengatakan temuan itu sudah disampaikan saat bertemu dengan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ucap dia.
Diketahui, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan MBG karena anggarannya yang besar.
Dia mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KP, agar BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.
“Program makan bergizi gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK,” kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Dasuki)
