Jakarta, Demokratis
Masalah dan mundurnya jadwal produksi Vaksin Merah Putih dari akhir tahun 2021 ke semester II tahun 2022 karena perubahan fasilitas produksi di Indofarma yang berkerjasama dengan Eijkman dari konsorsium versi pemerintah.
Di satu sisi kebutuhan riset lanjutan belum juga dibayar sebesar Rp 7 miliar sejak Januari kepada Eijkman.
Nasib sebaliknya yang menimpa Vaksin Nusantara masih dilarang uji klinis III untuk diproduksi massal kecuali di luar negeri.
Bersamaan dengan pembahasan vaksin riset di Komisi VII DPR RI di Jakarta (16/6/2016) itu pula.
Ironisnya salah satu pimpinan Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra dinyatakan positif corona padahal telah divaksin Sinovac tahap kedua.
Sampai muncul suara minor dan perlawanan saat RDP dengan Ketua Konsorsium Vaksin Merah Putih.
“Kalau negara tidak memperhatikan biaya riset vaksin anak bangsa. Biar saya pribadi sumbang Rp 10 juta untuk biaya produksi vaksin karya anak bangsa agar bisa diproduksi massal supaya tidak tergantung impor yang habiskan uang negara,” kata anggota Komisi VII Ridwan Hisjam dari Fraksi Golkar.
“Kalau anggaran negara tidak intevensi untuk riset vaksin. Maka anggota DPR RI saja yang urunan patungan untuk membiayai riset tahap akhir dari vaksin corona karya anak bangsa,” ujar Ridwan yang hadir webinar saat RDP.
“Kita harus buktikan Komisi VII mendukung riset nasional. Kalau negara tidak punya anggaran produksi vaksin dari hasil karya riset anak bangsa. Kita yang harus bantu vaksin karya anak bangsa itu dengan mengumpulkan bantuan untuk produksi massal,” imbuhnya dengan nada tinggi.
“Saya menyumbang Rp 10 juta agar vaksin anak bangsa dapat diproduksi massal baik Vaksin Eijkman atau Vaksin Nusantara agar dilanjutkan,” ujarnya.
Dikatakan, sekarang kita yang harus inisiatif kumpulkan dana sendiri biar pemerintah tau bahwa kita siap produksi vaksin massal yang merah putih, tegasnya.
Vaksin impor menguras tabungan nasional Rp 200 triliun, kata Andi Yuliani Paris anggota Komisi VII.
Vaksin impor yang masuk pertama belum dapat sertifikat dari WHO. Sedang Vaksin Nusantara hasil riset anak bangsa sudah didaftar di WHO.
“Ada apa ini?” jelas Alex Noerdin Wakil Ketua Komisi VII bertubuh tambun.
Sartono Hutomo dari Demokrat menimpali, dinamika di luar sungguh luar biasa. Kita dibikin gregetan vaksin karya anak bangsa tidak kunjung produksi padahal untuk keselamatan bangsa tetapi terus direcoki terus diombang-ambing padahal akan menyelamatkan ratusan triliun kalau sudah diproduksi massal, sukur-sukur bisa diekspor
Senada Rico Sia dari Nasdem, saya dua kali rapat vaksin, pertama Eijkman akan produksi akhir 2021, sekarang mundur tahun 2022.
Harus bersatu kalau mau maju. Terlalu banyak uang habis beli vaksin impor. Beli barang sendiri bisa hemat dari pada impor.
Dalam kesimpulan rapat kerja, Vaksin Nusantara diputus masuk konsorsium Vaksin Merah Putih di bawah BRIN yang dibiayai APBN.
Jenderal Terawan periset Vaksin Nusantara sempat kesel ala Yogya. “Baca saja index yang saya tulis dalam jurnal luar negeri,” katanya tampak nesu datar. (Erwin Kurai Bogori)
