Jakarta, Demokratis
DPD RI memberikan beberapa catatan terkait indikator-indikator yang tertuang dalam RAPBN 2022. Pertama, Rancangan APBN 2022 masih dibayangi oleh pandemi Covid-19 guna capaian herd immunity, mengingat vaksinasi adalah game changer atas pemulihan perekonomian agar beragam target dan sasaran dalam RAPBN 2022 bisa terlaksana dengan baik.
Selain itu defisit anggaran diproyeksikan masih berlanjut di atas 3 persen sebagai konsekuensi dari pandemi Covid-19.
Untuk tahun depan, DPD RI berharap agar di tahun 2023, defisit APBN sudah kembali di bawah ketentuan 3 persen. Untuk itu mengharuskan pemerintah bekerja ekstra keras dalam pengelolaan fiskal.
“Selanjutnya, dana perimbangan pusat ke daerah diharapkan tidak lagi mengalami refocusing anggaran seperti di tahun 2021. Kini refocusing anggaran perimbangan ke daerah berdampak besar bagi kesinambungan fiskal daerah. Hal ini tentunya akan memberatkan daerah terlebih ketika episentrum pandemi telah menyebar ke pelosok daerah,” kata Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto di Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Catatan lainnya atas pelaksanaan APBN 2020 yang tidak optimal yaitu kegagalan pemerintah di dalam membuat prioritas-prioritas kebijakan di tengah pandemi Covid-19 di atas defisit anggaran yang mencapai 6,14 persen dari APBN dan SILPA tahun 2020 mencapai Rp245,6 triliun.
“Selain indikator kesejahteraan yang menjadi indikator keberhasilan APBN 2020, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Pasal 46, yakni bahwa tentang kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio yang tidak satupun tercapai,” tegasnya.
“Adapun pertimbangan DPD RI pada hari ini bertujuan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, tahun 2020 menjadi lebih baik dan realistis,” pungkasnya. (Erwin Kurai Bogori)
