Jakarta, Demokratis
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah Indonesia, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga komitmen pemberantasan korupsi, dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).
Di hadapan para pengusaha Amerika Serikat, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya berfokus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang stabil dan dapat dipercaya.
“Saya menjalankan Program MBG yang pada dasarnya saya pelajari dari pengalaman Amerika dan Eropa. Saya memahami bahwa ini adalah bagian nyata dari proses demokratisasi. Demokrasi yang nyata harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan,” kata Prabowo, Kamis (19/2/2026).
Prabowo menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Saat ini, sebanyak 23.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai desa di Indonesia.
Setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang, terutama ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan. Selain itu, program tersebut menciptakan efek berganda di sektor pertanian dan peternakan karena setiap dapur membutuhkan pasokan telur, ayam, sayuran, serta bahan pangan lainnya dari petani dan peternak lokal.
Dalam forum tersebut, Prabowo juga memperkenalkan pembentukan sovereign wealth fund Indonesia, Danantara, sebagai bagian dari strategi besar hilirisasi industri nasional.
“Kami baru saja membentuk sovereign wealth fund baru yang dinamakan Danantara. Semua aset milik negara telah kami konsolidasikan ke dalam badan pengelola investasi ini untuk mendorong hilirisasi industri,” ujarnya.
Prabowo secara terbuka mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal. Namun, ia menegaskan komitmennya untuk menghadapi persoalan tersebut secara langsung.
“Kami memiliki masalah tata kelola, korupsi, dan kelemahan institusi. Banyak penyelundupan terjadi. Banyak kegiatan ekonomi ilegal seperti pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan perkebunan ilegal di hutan lindung. Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapinya secara langsung,” tegas Prabowo. (IB)
