Indramayu, Demokratis
Normalisasi Saluran Pembuang (SP) Cidongkol Desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, diduga amburadul. Proyek yang merupakan Banprov dari APBD Provinsi Jabar TA 2018 Rp 1.980.000.000 tersebut, kualitas pekerjaannya diduga tidak memenuhi standar spesifikasi dan diduga terjadi penyimpangan prosedur di lapangan.
Dugaan adanya kelebihan Rp 200 juta anggaran untuk angkutan tanah menggunakan dump truck yang ditiadakan, menurut PPK Khafiddun, itu dialihkan. Kompensasinya untuk pekerjaan pemadatan tanggul (hasil galian).
Namun pantauan lapangan terbukti bahwa pemadatan tanggul timbul tidak berkualitas dengan adanya penurunan tanah tanggul hasil galian sehingga mengakibatkan penyempitan badan Normalisasi SP Cidongkol.
Padahal proyek tersebut baru dalam hitungan bulan semenjak dikerjakan, hasil galian yang dibentuk tangggul SP Cidongkol sudah sebagian besar turun. Alasan PPTK Haerul Suswadi dan PPK Khafiddun, dikarenakan hujan.
Konfirmasi tertulis Demokratis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Kabupaten Indramayu H Omarsyah, yang dijawab PPK Khafiddun hanya memaparkan lebar dan panjang. Sedangkan menurut PPTK SP Cidongkol Haerul Suswadi, kedalaman pengerukan lumpur tanah tidak dijelaskan dengan alasan di sungai sulit.
Jawaban tertulis tanpa kop surat dan stempel kelembagaan No.01/PPK-PSDA/VIII/2019 yang ditandatangi Khafiddun dan paraf PPTK Haerul Suswadi menjelaskan, peserta yang memasuki penawaran terdiri dari 3 perusahaan, yakni CV Putra Purganda (Rp 1.914.763.000); CV Putra Sutajaya (Rp 1.932.761.000); CV Tree Rizki Mulya (Rp 1.957.427.000). Dan pemenangnya PT Putra Purganda dengan penawaran terendah yang detilnya sudah ada di LPSE.
Panjang pekerjaan yang harus diselesaikan dalam kontrak sepanjang 1.400 Km dengan lebar variasi 10 – 18 Meter. Pelaksanaan pekerjaan di lapangan panjang 3.900 Km, luas variasi 7 – 22 meter.
Volume pekerjaan pada kontrak sebesar 78.958,3 meter kubik, sedangkan volume yang dikerjakan pada lapangan sebesar 84.259,76 meter kubik. Perencanaan yang semula tanah kurasan yang di atas jalan Pertamina akan diangkut dump truck dihilangkan (diaddendum), kemudian ditambahkan kepekerjaan kurasan sehingga pekerjaan kurasan yang semula panjangnya 1.400 Km menjadi 3.900 Km.
“Dari penjelasaan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada uang negara yang dirugikan. Dalam kontrak panjangnya sebesar 1.400 Km, setelah pekerjaan angkutan dam truck dihilangkan (adendum) maka pelaksanaan pekerjaan bertambah panjang menjadi 3.900 Km,” kata Khafiddun yang didampingi oleh PPTK Cidongkol Haerul Suswadi.
Hasil investigasi tim wartawan Demokratis, Senin (12/8), dari keterangan masyarakat petani sekitar SP Cidongkol mengatakan, hasil galian dibentuk tanggul dari hitungan bulan tanahnya sudah turun. “Sehingga hasil galian tanah dibentuk tanggul kurang pemadatan,” ujar mereka.
Di lain pihak, Sekretaris LSM FOKERS (Forum Kajian Kinerja Aparatur Anti Korupsi) Dayan S yang diminta tanggapannya mengenai persoalan ini mengatakan, sudah selayaknya pejabat/instansi yang berwenang turun ke lapangan untuk melihat kondisi hasil pekerjaan normalisasi SP Cidongkol yang dikerjakan CV Putra Purganda yang diduga sangat tidak berkualitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu Omarsyah yang akan dikonfirmasi tim wartawan Demokratis terkait proyek pekerjaan normalisasi SP Cidongkol, Senin (12/8), menurut stafnya Heri, sedang tidak berada di tempat. (IS/ZL)
