Jumat, April 10, 2026

DPR Sarankan Indonesia Keluar dari BoP

Jakarta, Demokratis

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Piece (BoP) setelah Israel melancarkan serangan ke Beirut di tengah gencatan senjata yang dilakukan Amerika Serikat dan Iran.

Menurut Dave, sikap Indonesia dalam keanggotan BoP tentu sudah dipertimbangkan secara matang oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Mengenai BoP, kebijakan itu tentunya kita mengacu pada putusan presiden. Kita akan melihat garis besarnya, tetapi kan banyak pertimbangan-pertimbangan sebelum beliau mengambil keputusan untuk bergabung dengan BoP,” ujar Dave, Jumat (10/4/2026).

Dave mengatakan, Indonesia telah banyak bergabung dengan organisasi internasional, salah satunya BRICS di bidang ekonomi. Sementara untuk keamanan dan perdamaian, ia menilai, Presiden pasti punya alasan sendiri mengapa Indonesia harus bergabung dalam BoP.

“Ada banyak juga Indonesia bergabung di forum internasional seperti BRICS, tapi kan itu berkaitan dengan ekonomi. Kalau BoP kan berkaitan dengan perdamaian dan ini melibatkan prajurit kita hadir di negara asing, nah ini memang terus menjadi pertimbangan,” katanya.

“Dan putusan presiden yang diambil ini bukan memikirkan satu dua sisi saja, tetapi melihat berbagai sisi,” sambung politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta Indonesia keluar dari keanggotaan BoP setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran.

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk keputusan bergabung dengan BoP, selalu diambil dengan mempertimbangkan kepentingan nasional serta prinsip konstitusi.

“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026). (EKB)

Related Articles

Latest Articles