Sukabumi, Demokratis
Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) merupakan momentum bagi seluruh pihak untuk meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat dalam memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.
Wali Kota, Ayep Zaki, memberikan sambutannya dalam Upacara Hardiknas tingkat Kota Sukabumi, yang diselenggarakan pada 2 Mei 2025 di Balai Kota.
“Bahwa dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu pendidikan ditempatkan dalam Asta Cita keempat, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sumber daya manusia yang kuat, sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur,” terangnya.
“Melalui pendidikan, pemerintah berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan dan oleh karenanya pemerintah bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, menerangkan bahwa masih adanya pelajar yang terlibat dalam kasus tawuran, menjadi salah satu contoh bahwa terdapat kekurangan dalam sistem pendidikan yang harus diperbaiki secara bersama-sama oleh berbagai pihak.
“Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani. Guru, orang tua dan pemerintah harus berkolaborasi mewujudkan semboyan itu. Ada yang memang menjadi teladan seperti guru, begitu pun orang tua karena mereka sangat berperan dan pemerintah harus selalu hadir memberikan regulasi dan anggaran,” imbuhnya.
Lanjut Wawan mengatakan, bahwa dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang baik, DPRD akan mendorong Pemerintah Kota Sukabumi agar mengoptimalkan implementasi dari aturan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
“Terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menggulirkan program pembinaan karakter dan kedisiplinan oleh TNI bagi siswa bermasalah, DPRD bersama pemda ssiap mendukung kebijakan tersebut,” katanya.
“Kami dengan Wali Kota sudah berbicara untuk mendukung kebijakan gubernur, karena ini untuk kebaikan anak–anak kita. Kita akan support agar anak itu diajarkan akhlak, jiwa nasionalisme dan juga banyak hal lainya,” tandasnya. (Iwan)
