Kuala Tungkal, Demokratis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) melakukan rapat paripurna kedua penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026, Rabu (28/7/2021)
Dalam kesempatan ini turut hadir Wakil Ketua DPRD Ahmad Jahfar SH, Wakil Ketua H Muh Sjafril Simamora SH dan anggota DPRD Tanjabbar serta Wakil Bupati Tanjabbar Hairan SH dan Forum Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar SH mengatakan atas nama pimpinan dewan rapat paripurna dibuka untuk umum. Rapat ini, kata Abdullah, merupakan rapat pandangan fraksi di DPRD atas nota pengantar Bupati Tanjabbar pada RPJMD Kabupaten Tanjabbar 2021-2026.
“Kali ini penyampaian umum pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD yang membawakan suara masing fraksi-fraksi,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar Dedi Hadi dalam pandangan fraksinya mengatakan Partai Golkar mempertanyakan beberapa persoalan yang tercanum dalam RPJMD, pertama persoalan kemiskinan, pemerataan infrastruktur wilayah yang belum merata. Kemudia capaian pembangunan infrastrukrut yang masih banyak ketimpangan, pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat.
Belum meratanya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Tanjabbar masih dinilai lamban dalam pembangunan investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, data base maupun percepatan informasi.
“Bagaimana upaya pemerintah daerah mendorong adanya perbaikan semua aspek yang fraksi Golkar sebutkan di atas,” tandasnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra H Assek mengatakan, secara umum dalam nota pengantar RPDJD tersebut sudah sejalan dan mengakomodir semua masukan namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan guna menjadi masukan.
“Kami berharap dalam RPJMD ini Pemkab Tanjabbar perlu menbuat suatu sistem perencanaan berbasis teknologi informasi tepat guna untuk tata kelola pemerintah yang lebih baik,” katanya.
Selajutnya, Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat peta pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi dan mengorganisir semua pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan. Selain itu, pemerintah harus mendorong pengusaha menengah untuk membantu pemulihan ekonomi kepada UMKM.
“RPJMD 2021-2026 hendaknya harus disinergikan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati,” tandasnya.
Sekretaris Fraksi PAN Nova Anggun Sari SH mengatakan di masa pandemi ini PAN menyikapi isu strategis pertama mendorong peningkatan pemberdayaan UMKM sebagai landasan masyarakat di tengah sulitnya pandemi. Kedua, mengingkatkan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital untuk UMKM. Ketiga, meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar roda ekonomi masyarakat dan pedesaan. Keempat, PAN meminta dalan RPJMD ini untuk dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat standar hidup sehat untuk masyarakat. “Semua ini menjadi sorotan dari fraksi PAN,” tandasnya.
Ketua Fraksi PKB Muhammad Zaki ST mengatakan PKB mempertanyakan dalam RPJMD PAD Tanjabbar tergambar sebesar Rp121 miliar dan pendanaan yang direncanajan KUA APBD 2022 senilai Rp94 miliar. “Kami F PKB meminta pemerintah menjelaskan mana yang menjadi pedoman, berhubung keduanya belum disepakati bersama,” katanya.
Kemudia di sektor pendidikan PKB mempertanyakan bagaimana pemkab memberikan kesejehateraan kepada para guru honorer, kesehatan guru pada guru pesantren, madrasah dan diniah serta sekolah lainnya. “Guru sangat penting sebagai peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesehatan, menurutnya, pemerintah harus memperhatikan tenaga kesehatan di daerah terpencil. “Perhatian khusus dan penganggaran yang berlebih,” tandasnya.
Anggota Fraksi Nasdem PPP mengatakan pihaknya mengingatkan bupati dan wakil bupati agar kedepan mampu melihat secara cerdas agar pemerintah dapat menganggarkan pendukung dari berbagai sektor.
“Masih banyak yang perlu dituntaskan dalan RPJMD terkait masyarakat miskin, stunting, dan persoalan air bersih,” tandasnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Satria Tubagus Rian Hermawan SH mengatakan dalam bidang ekonomi terbatasnya lapangan pekerjaan, penduduk miskin yang masih tinggi, rendahnya produkifitas UMKM dan tingkat investasi.
Kemudian, isu strategis masyarakat miskin, stunting, air bersih, listrik yang belum secara penuh dinikmati masyarakat. “Kita meminta hal ini menjadi perhatian serius bupati dan wakil bupati,” tandasnya.
Sekretaris Fraksi Tanjabbar Bersatu, Jamal Darmawan Sie mengatakan RPJMD merupakan pengawalan visi-misi bupati maka harus serius dan harus selaras.
“Kami juga meminta kepada bupati untuk membuka investasi yang lebih luas,” tandasnya. (HumasDPRD/Atabek)
