Aceh Tenggara, Demokratis
Opini Badan Pemeriksa Kuangan disingkat opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adeqate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan pada empat kreteria yakni stanakuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan efektifitas. Sistem pengendalian intern Wajar Tanpa Pengecualian (unqunalifed opinion).
Opini Wajar Tanpa Pengecuali biasa disingkat WTP adalah opini audit yang akan ditertibkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor menyakinni berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahannya dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) sudah kedua kali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten ini tahun anggaran 2017.
Pada tahun 2017 pertama kalinya Pemerintah Raidin-Bukhsri (Rabu) Kabupaten Aceh Tenggara berhasil meraih opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Pada tahun 2018 Pemda Aceh Tenggara kembali meraih WTP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Tenggara.
Penyerahan penghargaan itu berlangsung di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Banda Aceh, Senin (2/7/2018).
Atas dua kali berturut-turutnya Pemda Aceh Tenggara mendapat penghargaan WTP oleh Perwakilan BPK-RI Aceh, pegiat lembaga swadaya masyarakat, Ketua DPC KPK- Nusantara Junaidi kepada Demokratis mengungkapkan, Pemerintahan Rabu (Raidin Bukhari) di kantor DPC KPK Nusantarara Jalan Pelonas Baru Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Junaidi sangat mengapresiasi atas WTP yang kedua kali Pemda Aceh Tenggara 2017-2018. “Membuktikan bahwa secara administrasi Pemda Aceh Tenggara pada pemerintahan Raidin-Bukhari membuktikan kepada masyarakat luas jika Aceh Tenggara sangat mematuhi dan mengikuti ketentuan laporan sesuai dengan aturan dan Undang-undang,” pungkas Junaidi Ketua DPC KPK-Nusantara Aceh Tenggara.
Hari yang sama pada tempat terpisah, salah satu tokoh masyarakat, Salman SPdI di Warkop Ahe Pajak Metingkat Babusalam sembari menghimbau kepada masyarakat luas terutama masyarakat Aceh Tenggara untuk lebih melihat secara dewasa, baik dari informasi yang dipublikasikan terutama di Medsos oleh oknum-oknum akun palsu yang mempuyai misi untuk menjelekkan perputaran roda pemerintahan (Rabu) saja.
“Tujuan mereka untuk bisa menggiring opini kesannya, pada perputaran roda pemerintahan di kepemimpinan (Rabu) Raidin-Bukhari tidak becus dan tidak mampu, sehingga membuat masyarakat terpengaruh kesannya menjelekan saja, karena hal unsur kebencian,” ungkap dia.
Secara fakta yata kita sudah melihat Bupati Raidin-Bukhari (Rabu) 2017-2018 sudah membuktikan kepada publik yang kedua kali Pemda Agara berturut-turut raih penghargaan.
“Secara fakta roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Rabu sangat baik. Semoga tiap tahunnya laporan Bupati (Rabu) tetap meraih penghargaan yang patut kita puji ini,” ungkap Salman SPdI sembari menutup kata. (Tim)
