Jakarta, Demokratis
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI, Soeharto.
“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu (gelar pahlawan untuk Soeharto),” ujar Surya Paloh usai melepas ribuan peserta Fun Walk menjelang HUT ke-14 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Paloh menilai, munculnya pro dan kontra terhadap rencana tersebut merupakan hal yang wajar.
“Ya itu konsekuensinya. Ya, saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, ya bagi NasDem melihat dari sisi positifnya ya,” katanya.
Ia menegaskan, perdebatan soal gelar pahlawan tak semestinya menghapus penilaian objektif terhadap kiprah Soeharto selama tiga dekade memimpin Indonesia.
“Bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran, arti keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” ucap Paloh.
Meski demikian, ia tak menampik bahwa kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan banyak kekurangan dan kesalahan.
“Tetapi sekali lagi memang, ya, kalau kita mau membawa gerakan perubahan tentu kita mencoba untuk bisa selalu menempatkan faktor objektivitas itu, yang mungkin harus kita hargai bersama, sebagai pedoman daripada sesuatu yang kita harapkan bisa memberikan arti kemajuan kita sebagai satu bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ada 49 tokoh yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Beberapa nama yang masuk daftar tersebut antara lain Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.
Namun, wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto menuai penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.
Mereka menilai Soeharto tidak layak menyandang gelar tersebut karena dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) selama masa pemerintahannya. (EKB)
