Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibat terjadinya Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp 120,2 triliun menjadi Rp 75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.
“Dampak dari Pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020, Senin (22/6/2020).
Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70% senilai Rp 35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23% senilai Rp 37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7% senilai Rp 13,7 triliun belum proses lelang. Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.
Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC). Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.
“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ujar Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, pada rapat kabinet terakhir Presiden Joko Widodo berpesan agar kita semuanya turut merasakan kesulitan saat Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.
“Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya. Bekerja keras, bergerak tepat dan bertindak tepat saja tidak cukup. Kita Harus punya niat baik untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara,” tambah Menteri Basuki.
Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga mengajak untuk menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat dan baik. Hanya dengan integritas tinggi percepatan pelaksanaan program TA 2020 dapat terlaksana dengan optimal.
“No bribery, no kickback, no luxurious lifestyle dan no gift is a must. Kita harus bekerja sesuai dengan pakta integritas secara disiplin ubah perilaku menjadi lebih baik dalam rangka membelanjakan uang negara seoptimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dapat mengubah kita untuk menjadi pribadi dan organisasi yang lebih baik di mata rakyat,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berpesan untuk tidak bersekongkol dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebab, PBJ merupakan celah terbesar terjadinya penyimpangan. Sebagai kementerian yang ditugaskan membelanjakan uang negara, tugas Kementerian PUPR selalu diawali dengan PBJ. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus penuh integritas dan berhati-hati.
Rapat Kerja Kementerian PUPR dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di mana para peserta wajib mengenakan masker, menjaga jarak dan melakukan rapid test. Hanya peserta yang hasil rapid testnya non reaktif yang diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Rapat Kerja 2020 ini dilakukan di 4 tempat sekaligus, yakni Auditorium Kementerian PUPR, Ruang Serbaguna Gedung Ditjen Sumber Daya Air, Ruang Serba Guna Gedung Utama Kementerian PUPR dan Pendopo Kementerian PUPR di mana semuanya ditayangkan secara virtual melalui tele konferensi.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Wamen PUPR Jhon Wempi Wetipo, Sekjen PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal PUPR Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono dan Kepala BPSDM Sugiyartanto. (Hms/Reimon)
