Jakarta, Demokratis
Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menemukan banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair oleh kepala daerah terhadap pengusaha tertentu di daerah, yang diduga berkaitan dengan praktik balas jasa saat Pilkada kepada pemodal kepala daerah terpilih.
“Ini kan ujungnya menghambat ekonomi karena adanya praktik unfair yang dilakukan oleh kepala daerah. Yang begini-begini, Presiden juga harus tahu. Ini harus menjadi perhatian serius eksekutif,” katanya di Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Padahal, menurutnya, peran pemerintah seharusnya mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional. “Karena terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya terjadi kontraksi ekonomi yang lebih dalam lagi,” terangnya.
Dikatakan, temuan ini dikumpulkan dari kunjungan kerja ke sejumlah daerah. “Sekali saja terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional,” ujarnya lagi.
Dirinya masih berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi. Karena semua harus berjalan selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.
“Untuk itu, semua daerah harus mulai kembali meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru. Agar pasca pandemi siap menghadapi kenormalan seperti biasa,” katanya. (Erwin Kurai Bogori)
