Subang, Demokratis
Guna implementasi program Nyaah Ka Indung Kepala Dinkes Kabupaten Subang dr Maxi, S.H, M.H.Kes beri bantuan kepada 10 orang lanjut usia dan secara simbolis diserahkan kepada indung asuh (baca: orang tua asuh) bernama Darsiah (80) di Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat (23/05/2025).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang memberikan bantuan uang tunai dan sembako kepada 10 lanjut usia (lansia) tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Nyaah Ka Indung.
Program tersebut merupakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia, serta menguatkan nilai-nilai budaya Sunda dalam bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap lansia.
Kepala Dinkes Kabupaten Subang dr Maxi, S.H, M.H.Kes mengatakan dalam program Nyaah Ka Indung mengharuskan setiap pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) mendapatkan satu indung asuh tiap desa.
“Untuk Dinkes Subang memegang ibu asuh di Kecamatan Pagaden, ada 10 desa, sehingga dapat 10 orang. Ini di luar tim kecamatan, karena punya juga masing-masing ibu asuh,” ucapnya di lokasi, pada Jumat (23/5/2025).
Untuk 10 orang tersebut didistribusikan secara merata mulai dari Kadis satu orang, Sekdis satu orang, empat Kabid masing-masing satu orang, Kepala UPTD Farmasi, kepala Labkesda serta dua Kepala seksi (kasi).
“Bantuan sudah ditentukan nominalnya sebesar Rp200 ribu per orang untuk indung asuh. Uang dari pribadi masing-masing itu disetor ke Baznas. Baznas akan kembalikan bentuknya amplop dan sembako,” ucapnya.
Amplop dan sembako tersebut kemudian diserahkan kepada tiap indung asuh. Aksi sosial tersebut diberikan setiap bulan selama kurang lebih lima tahun kepemimpinan Bupati Subang Reynaldy Putra Andita.
Tak hanya itu, selama program Nyaah Ka Indung, yang dibantu dan membantu harus saling mengenal, serta setiap orang yang membantu untuk memperhatikan kondisi kesehatan indung asuhnya.
“Kita harus usahakan indung asuh yang sakit diobati hingga sembuh. Makanya, indung asuh yang tidak punya BPJS Kesehatan, akan diberkan kartu KIS yang iurannya dibayar pemerintah daerah,” ujarnya. (Abdulah)
