Jumat, November 22, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Filep Wamafma Ajak Semua Pihak Jalin Kekuatan Dukung Bupati Sorong

Jakarta, Demokratis

Kasus digugatnya Bupati Sorong, Johny Kamuru oleh tiga perusahaan sawit terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini datang dari Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma SH MHum.

Ia menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bupati Sorong telah mewakili kepentingan masyarakat sehingga tidak ada alasan untuk takut dan mundur.

“Saya menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Pak Bupati. Kita patut apresiasi ketegasan dan keberanian beliau karena ini sudah masuk melawan mafia. Mereka berani selewengkan izin, bahkan digadaikan, itu kan orang udah niat buruk sejak awal,” kata Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini.

Doktor lulusan Unhas yang disertasinya terkait kebijakan investasi di Papua ini tak menyangkal bahwa usaha untuk melawan para mafia adalah pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi dikatakannya, bahwa sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia sudah dikuasai oleh para taipan.

Ia pun menaruh curiga bahwa kasus Bupati Sorong yang terjadi saat ini, merupakan potongan puzzle kejahatan terstruktur dan sistematis yang bersekongkol dengan oknum pejabat tertentu.

“Rasanya tidak mungkin mereka sangat berani melakukan penyimpangan jika tidak ada yang melindungi di balik mereka,” kata Senator Papua Barat ini.

Filep pun berharap Pemerintah Provinsi Papua Barat juga turut memberikan advokasi kepada Bupati Sorong dalam melawan ketiga perusahaan yang melayangkan gugatkan. Ia berharap seluruh komponen menjalin kekuatan sebagai bentuk solidaritas dalam melawan ketidakadilan yang makin hari terus dipertontonkan di Tanah Papua.

“Bagaimanapun, ini bukan cuma persoalan Kabupaten Sorong, tapi lebih luas Provinsi Papua Barat, khususnya biro hukum dan dinas kehutanan. Ini soal hak masyarakat adat yang hidup di wilayah adat tersebut. Jangan kita biarkan Bupati melawan sendirian,” tegas Wamafma.

Saat ini, luas lahan sawit di wilayah Papua Barat sekitar 110.496 hektare. Habisnya kapling tanah di Sumatera dan Kalimantan, menyebabkan perusahaan perkebunan swasta mulai mendatangi bumi Papua di era 1990-an hingga saat ini. (Red/Dem)

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest Articles