Jakarta, Demokratis
Pemerintah memperketat langkah swasembada pangan dengan kembali menggagalkan upaya penyelundupan beras ilegal sebanyak 40 ton yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan praktik impor ilegal, sekecil apa pun volumenya, dapat mengganggu motivasi petani dan merusak harga pasar.
“Tadi malam ada laporan dari Batam melalui Lapor Pak Amran yang menyampaikan bahwasannya ada beras (dari luar Indonesia) yang sementara perjalanan sandar, sandarnya jam 11 malam, kemudian kami langsung konfirmasi. Kami komunikasi dengan seluruh aparat pemerintah setempat dan amankan beras 40 ton,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).
Menurut Amran, persoalan bukan terletak pada jumlah, melainkan dampak psikologis terhadap petani. Pemerintah, kata Amran, tengah menjaga semangat 115 juta petani agar tetap termotivasi meningkatkan produksi.
“Yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita itu demotivasi. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi di mana kebijakan yang dikeluarkan Bapak Presiden itu ada 19 regulasi, Perpres sampai Inpres untuk mempermudah petani kita,” ucapnya.
Pertanian Jadi Kunci Turunkan Kemiskinan
Berdasarkan Laporan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang dirilis BPS pada Maret 2025 menyebutkan sektor pertanian memegang peran penting dalam perekonomian global. Pertumbuhan di sektor pertanian menyumbang 66 persen dari pengurangan kemiskinan secara global.
Pertumbuhan di sektor pertanian telah terlihat dalam hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang melaporkan bahwa petani skala kecil di Indonesia rata-rata mampu memperoleh pendapatan bersih sebesar 1.242,48 dolar AS PPP (Purchasing Power Parities) atau sekitar Rp5.909.429 per tahun.
Jika dibandingkan dengan hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) tahun 2021, nilai pendapatan bersih tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,90 persen.
Peningkatan produksi, kata Amran, merupakan pilar penting untuk stabilitas ekonomi dan keamanan pangan nasional. Hal ini pula yang menjadi alasan pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri dan menekan masuknya pangan ilegal.
“Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasannya kita insyaAllah swasembada tahun 2025 tidak impor lagi, jadi bukan lagi bahwa sesuai regulasi atau tidak sesuai regulasi, tetapi ada jauh lebih besar adalah kesejahteraan petani kita,” tuturnya.
Amran juga mengungkapkan penyebab harga beras luar negeri yang lebih rendah sehingga menarik para oknum penyelundup. Kendati begitu, Amran menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa selalu jadi pasar melulu.
“Jadi begini, kenapa lebih murah? Karena Indonesia ada sebab akibat. Harganya Rp5.700 sampai Rp6.000 per kilo berasnya. Tapi harga turun di negara lain, karena Indonesia tidak impor. Nah, harga mereka rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 terbesar dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?,” ucap Amran.
Data FAO melalui Rice Price Update menunjukkan harga di pasar beras internasional terus mengalami penurunan. The FAO All Rice Price Index (FARPI) mencatatkan indeks terbaru di Oktober 2025 semakin menurun ke level 98,4 poin. Dengan begitu, FARPI Oktober 2025 ini menjadi titik paling rendah sejak tahun 2022 atau 4 tahun terakhir ini.
Status free trade zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas Batam tetap sensitif soal Pangan. Meski Batam merupakan FTZ, Amran menegaskan barang yang masuk tetap harus diawasi ketat karena berada di wilayah Indonesia.
“Batam ini kan ada otonom. Free trade zone. Kami tahu, kami tahu itu regulasi. Tetapi ini sensitif karena masuk wilayah Republik Indonesia. Nah jadi ini untuk kepentingan kita bersama,” ujarnya.
Sekadar informasi, penindakan di Batam terdiri dari beras 40,4 ton; gula pasir 4,5 ton; minyak goreng 2,04 ton. Kemudian, Tepung terigunya 600 kilogram; susu 900 liter.
Tak hanya pangan, ada juga parfum sebanyak 240 pieces. Lalu, mie impornya ada 360 pieces. Kemudian frozen food 30 dus. Pemerintah juga mengamankan 3 unit kapal.
Sebelumnya, pemerintah juga secara bersama telah melakukan penindakan terhadap impor beras sebanyak 250 ton yang masuk ke wilayah Sabang, Aceh. Berdasarkan Informasi yang dihimpun Bapanas, 200 ton telah berada di gudang pengimpor. Sisanya 50 ton masih ada di kapal dan belum ada pembongkaran. (EKB)
