Bantaeng, Demokratis
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng menggelar Rapat Gabungan Komisi untuk mengevaluasi perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantaeng. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bantaeng, Hj. Kasmawati, didampingi Ketua Komisi A Marzuki Hasan, S.P., dan Ketua Komisi C Muhammad Asri Bakri, S.E.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bantaeng, Kamis (22/1/2026), dihadiri Wakil Ketua dan Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bantaeng, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bantaeng.
OPD yang hadir diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Bantaeng.
Ketua Komisi A DPRD Bantaeng, Marzuki Hasan, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Rapat ini diharapkan melahirkan solusi inovatif terhadap tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Bantaeng,” ujar Marzuki.
Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bantaeng, Herlina Aris, memberikan sejumlah masukan, khususnya kepada Dinas Ketahanan Pangan. Ia menilai peran Dinas Ketahanan Pangan sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang digunakan oleh dapur MBG.
“Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran besar, salah satunya memastikan harga bahan pokok di dapur MBG tetap stabil,” kata Herlina Aris yang akrab disapa Cece.
Ia juga berharap Dinas Ketahanan Pangan dapat terlibat langsung dengan menyediakan sebagian kebutuhan pokok dapur MBG. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung kelancaran program, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng.
Sementara itu, perwakilan SPPG melaporkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 17 dapur MBG yang aktif dan beroperasi di Kabupaten Bantaeng selama hampir satu tahun. Empat dapur MBG tambahan juga telah siap dan akan segera beroperasi dalam waktu dekat.
Dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG turut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantaeng sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Bantaeng, M. Amhi. Ia memberikan semangat kepada seluruh SPPG agar terus bekerja maksimal demi menyukseskan program nasional tersebut.
“Saya berharap seluruh SPPG tetap semangat, bekerja dengan penuh integritas, serta terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran Program MBG sebagai program nasional Presiden Prabowo Subianto,” tegas Amhi.
Menutup rapat, Ketua Komisi C DPRD Bantaeng, Muhammad Asri Bakri, menyampaikan beberapa kesimpulan.
Ia menyebutkan bahwa jumlah penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Bantaeng menunjukkan tren peningkatan signifikan seiring bertambahnya jumlah dapur MBG yang beroperasi.
Selain itu, DPRD meminta Satgas Program MBG agar lebih kooperatif dan komunikatif dengan SPPG serta meningkatkan koordinasi secara intensif.
Terkait retribusi sampah dapur MBG, Komisi C DPRD Bantaeng akan segera menggelar rapat kerja dengan mengundang perwakilan SPPG, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
DPRD Bantaeng juga memberikan apresiasi kepada seluruh SPPG sebagai perpanjangan tangan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai telah bekerja maksimal dalam menyukseskan Program MBG.
Berdasarkan notulen Sekretariat DPRD Bantaeng, hingga saat ini terdapat 17 SPPG yang telah beroperasi dan empat SPPG akan segera menyusul. Total penerima manfaat Program MBG di Kabupaten Bantaeng mencapai 47.409 orang, dengan 4.881 di antaranya merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Rapat juga menekankan pentingnya pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Satgas Program MBG. (Muhammad Ariansah)
