Gregorius Matrecano, Money Politic
Jakarta, Demokratis
Secara singkat bisa dikatakan kekuasaan bisa dibeli dengan cara pragmatis. Di era zaman ini perdagangan kekuasaan antara politik balas budi dengan yang terlibat money politic sangat rentan terjadi dikarenakan banyak kawin silang kepetingan untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan dari sektor komoditi pemerintahan.
Semisal proyek atau pasokan bahan perkantoran dan bangunan maupun lain-lain dan itu bisa berlangsung selama masa jabatan.
Politisi muda asal NTT yang sering disapa Bung Reno ini juga mangatakan beberapa faktor terjadinya money politic antara lain:
– Lemahnya ikatan ideologi dan pendidikan politik ke masyarakat dan akar rumput.
– Rendahnya moral dan rendahnya tingkat ekonomi.
– Lemahnya supermasi hukum dan rendahnya internal disiplin partai.
Para cukong atau bandar adalah sebutan bagi orang yang membiayai aktivitas perebutan jabatan kekuasaan itu.
Wabah money politic meyebar sampai sekrang ini baik tingkat pusat maupun daerah-daerah terpencil.
Bung Reno memberi solusi dengan harapan kiranya ada transformasi total dan riset ulang sistem politik kita bersama-sama dari kepala sampai ke akar-akarnya.
Semua stakeholder berperan terkhusus para negarawan dan tokoh bangsa wajib memberikan arahan dan gagasan politik yang baik kepada masyarakat. Para elit pun harus bersatu padu mepertimbangankan setiap jabatan kekuasaan yang akan diberikan perlu secara jujur, berkualitas dan berkeseimbangan karena polarisasi ini, yang bakal berujung pada kroni-kronisme dari struktural dan tingkat tertinggi MPR hingga RT/RW. Jika demikian memaksa orang pada jabatan yang sebenarnya bukan kompetensinya atau keahliannya sangat fatal dan rentan. Sehingga kualitas SDM tidak dipakai berdasarkan asas pertimbangan.
Inilah kemunduran demokrasi kita. Bung Reno juga mengajak kita berbenah dan kita kembali ke falsafah bangsa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan persatuan.
“Kita ini bangsa majemuk dan bhinneka,” tegas Bung Reno kepada awak media.
Bung Reno pun berharap nanti dalam proses perekrutan sistem pemerintah dari pusat maupun daerah baik ASN maupun swasta kita betul betul menempatkan orang sesuai bidang dan profesionalitas.
“The right people on the right place, guna mengurangi angka KKN dan memperbaiki sistem dengan inovasi pengembangan, keterampilandan kreativitas dengan SDA yang memang sudah memadai,” pungkasnya. (Reny)
