Jakarta, Demokratis
Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk Tim Tata Hidup Baru untuk mengimplementasikan kebijakan the new normal life.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia (Sekjen Kemensos) Hartono Laras menyampaikan, sebenarnya kebijakan New Normal Life itu tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, semua pihak mesti menjalankan protokol kesehatan.
Selain harus tetap menjalankan protokol kesehatan, setiap Kementerian, Lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mematuhi protokol atau tata kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Sesuai arahan dari Menteri Sosial, untuk menyambut pelaksanaan kebijakan the new normal life, kita sudah membentuk tim, yang kita namakan Tim Tata Hidup Baru ASN Kemensos. Ini salah satu upaya kita untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Dan juga mengikuti protokol yang dikeluarkan Kemenpan-RB,” tutur Hartono Laras, Sabtu (30/05/2020).
Belajar dari pelaksanaan protokol kesehatan dan protokol kerja selama 3 bulan terakhir, lanjut Hartono Laras, setiap orang, khususnya instansi-instansi negara dan pemerintahan diwajibkan melaksanakan social distancing, physical distancing, Work From Home (WHF), penggunaan masker, sanitizer, alat pengukur suhu badan dan larangan berkerumun.
Hal yang sama juga akan diteruskan ketika mengimplementasikan kebijakan the new normal life.
“Kepatuhan dan kesadaran bersama untuk memulai hidup yang baru, harus tetap menjalankan protokol kesehatan dan protokol kerja. Bagaimana pun, kita sebagai mahkluk sosial, tidak mungkin bisa hidup terisolasi terus menerus. Karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama,” tutur Hartono Laras.
Meski begitu, lanjutnya, bukan berarti dikarenakan situasi pandemi Covid-19 masih terjadi, lantas kinerja menjadi menurun. Kemensos sendiri, tegas Hartono, produktivitas kerja tak boleh menurun.
“Harus tetap produktif. Misalnya, tidak semua bidang bisa menerapkan WFH. Ada yang memang wajib ngantor. Itu menjadi tantangan tersendiri. Dengan tetap meningkatkan produktivitas kerja,”jelasnya.
Selama 3 bulan belakangan, kata dia, ada budaya dan kesadaran baru yang sudah mulai tercipta. Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajiban.
Misal, dalam penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi, Kemensos kini menerapkan juga penggunaan teknologi informasi.
“Sehingga tidak harus bertatap muka langsung dan berkumpul di dalam satu ruangan. Kinerja bisa efektif juga. Dan koordinasi bisa cepat,” jelasnya.
Kecuali, ada pekerjaan dengan prioritas sangat tinggi. Yang membutuhkan tatap muka langsung, maka tidak melalui video conference.
Memang, dikatakan Hartono Laras, masing-masing instansi memiliki protokol sendiri-sendiri. Namun, secara umum, ada dua protokol yang mesti dijalankan, yakni protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dan protokol kerja dari Kemenpan-RB.
Hartono mengatakan, menghadapi new normal life, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan.
Dengan situasi itu, katanya, maka Kemensos membentuk Tim Tata Hidup Baru. “Kita juga melengkapi dan mempersiapkan sarana prasarana pendukung di setiap bidang, untuk bisa menerapkan kebijakan new normal life itu,” ujarnya.
Untuk proses-proses pendistribusian bantuan-bantuan sosial dari Kemensos, Hartono Laras menyampaikan, pihaknya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi dari pendistribusian yang telah dilakukan selama ini.
“Kita sudah meminta kepada PT Pos Indonesia, agar di setiap kantor pos yang menjadi tempat pendistribusian bantuan itu ditambah pos-posnya. Untuk menghindari terjadinya antrian atau penumpukan orang dalam mengurus bantuan,” ungkapnya.
“Untuk mengurangi adanya benturan di lapangan terkait pendistribusian bantuan,” ungkapnya. (Albert S/Red)
