Hadi Tjahjanto selama ini dikenal sebagai jenderal yang menjabat sebagai Panglima (Pangab). Ia menduduki jabatan Panglima TNI kurang lebih dua tahun. Ia cukup tegas salama bertindak menjalankan tugasnya. Namun beberapa bulan yang lalu ia digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima.
Kini Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Kepala ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil yang beberapa pekan lalu jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN dicopot oleh Joko Widodo, Presiden RI.
Tentu memimpin angkatan dengan eksekutif cukup berbeda. Namun demikian Hadi Tjahjanto, diyakini mampu memimpin ATR/BPN untuk menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan yang selama ini kerap terjadi di berbagai daerah di Tanah Air.
Hadi Tjahjanto juga akan mampu melibas mafia-mafia tanah yang kerap meresahkan masyarakat. Tugas jabatan Hadi Tjahyono di bidang pertanahan ini merupakan tantangan yang cukup pelik, karena persoalan-persoalan di bidang pertanahan sering muncul ke permukaan akibat permainan-permainan oknum-oknum untuk mencari kekayaan pribadi.
Permainan oknum-oknum yang diduga dilakukan pegawai BPN cukup rapi sehingga sulit untuk dibuktikan. Apalagi soal pungutan liar (pungli) diduga keras kerap terjadi antara pemohon yang mengurusi dokumen tanahnya di Kantor BPN. Baik itu di provinsi maupun di kabupaten/kota.
Maka Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diharapkan melakukan sidak ke berbagai Kantor ATR/BPN di Tanah Air untuk melihat secara langsung seperti apa kinerja petugas di BPN itu sendiri.
Diinformasikan juga kepada Hadi Tjahjanto, di era reformasi dan transpransi ini, untuk menemui petugas di Kantor BPN bukan main sulitnya guna konfirmasi, terutama Kepala BPN-nya. Banyak berita yang harus dikonfirmasikan kepihak BPN namun selalu sulit untuk ditemui oleh para awak media.
Hal ini pun sebagai masukan buat Hadi Tjahjanto untuk mengevaluasi pejabat-pejabat yang selalu tertutup terhadap mass media. Terkesan kehadiran pers sudah dianggap musuh, padahal pers nasional merupakan mitra semua pihak untuk menyebarluaskan informasi-informasi ke pulik. Namun kini terjadi dengan sebaliknya. Untuk konfirmasi pun cukup sulit kepada petugas di BPN. Oleh karena itu, kehadiran Hadi Tjahjanto di ATR/BPN sebagai Menteri mampu membersihkan tangan-tangan kotor dari pungli. ***
Penulis adalah wartawan Demokratis
