Jakarta, Demokratis
Ketua DPD Lanyala Mattaliti menyatakan, untuk menjaga kebutuhan dan kekurangan gula di pasar yang disebabkan oleh turunnya volume produksi semestinya tidak harus dijawab dengan bergantung pada pasokan gula impor seperti selama ini.
“Kuncinya, sebenarnya terletak pada produktifitas tebu kita sendiri yang sebetulnya masih bisa ditingkatkan asalkan dibarengi dengan kepastian stabilitas harga beli tebu oleh industri.”
Lanyala Mataliti anggota DPD asal Jawa Timur mengatakan di Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Ia sependapat agar impor gula supaya ditahan dahulu. Hingga ada jaminan harga tebu yang layak buat petani dalam negeri.
“Jika tidak gula impor akan masuk lagi oleh tangan tangan yang terus menciptakan pada kebergantungan pada gula impor untuk pasar dalam negeri,” ungkapnya.
Menurutnya, dalih yang digunakan selama ini karena jumlah produksi gula dalam negeri berkurang. Sedangkan titik soalnya pada harga tebu yang tidak stabil di tingkat pabrik.
“Saya minta pemerintah dalam hal ini harus turun tangan untuk menyelamatkan pasokan gula dalam negeri sampai hilirnya dengan adanya jaminan pembelian harga tebu yang baik pada tingkat petani kita sendiri,” ujarnya.
“Saatnya permasalahan gula ini harus mendapat perhatian serius. Apalagi konsumsi gula di rumah tangga masih terhitung tinggi,” sambungnya.
Dirinya optimis dengan pemulihan recovery harga tebu yang baik pada tingkat petani maka sektor perkebunan tebu masih akan bisa jadi salah satu andalan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi di desa pada awal tahun 2021.
Asalkan, selain harga beli tebu yang baik, kata Lanyala, petani juga harus meningkatkan bibit yang baik guna untuk meningkatkan produktifitas gula yang dihasilkan nantinya. Jadi harus simultan untuk menjaga pasokan harga tebu dan gula dengan harga yang saling menguntungkan.
“Saya juga meminta pada pemerintah agar sensitif saat mendengar informasi yang berkembang ini di tingkat petani,” tukasnya.
“Artinya pemerintah harus ikut memberikan perlindungan berupa kebijakan yang berpihak yang tidak bergantung total pada impor gula,” tambahnya.
Ketua DPD periode sebelumnya divonis korupsi karena menerima komisi dari pemasok gula impor.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, mengatakan salah satu faktor turunnya produksi gula dipengaruhi oleh cuaca.
Kendati demikian, Kementan tetap fokus untuk menggenjot produksi tebu dalam negeri dengan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan perkebunan.
“Produksi kita jumlahnya 2,13 juta ton itu memang turun karena faktor cuaca tadi,” kata Kasdi.
Sebaliknya Lanyala sependapat dengan program padat karya tunai proyek infrastruktur pemerintah tahun 2021 yang akan kembali pada pola lama atau padat karya tunai untuk menyerap pengangguran korban PHK yang terus bertambah.
“Tingginya angka pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Jumlah pengangguran ini bisa ditekan salah satunya melalui skema padat karya tunai Kementerian PUPR pada tahun anggaran APBN 2021,” ujar Lanyala Mataliti Ketua DPD seusai bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono (12/1/2021) di pertemuan terpisah.
Dijelaskan, skema padat karya tunai merupakan celah baru yang bisa berkontribusi pada pemulihan ekonomi.
Di antaranya dengan melibatkan pengangguran paling tidak sebanyak 777.206 orang dari 12 juta pengangguran korban PHK akibat pandemi Covid-19.
Bahkan Lanyala menyebutkan pula bahwa masyarakat biasa juga dapat turut dilibatkan dalam sejumlah pembangunan untuk pembangunan berskala kecil yang tidak membutuhkan padat teknologi untuk masyarakat setempat. Hal ini untuk membantu mengurangi beban ekonomi mereka.
Tak jauh berbeda Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program PKT diharapkan bisa memberikan kontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional saat pasca pandemi Covid-19.
“PKT juga bertujuan mendistribusikan uang APBN hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” katanya. (Erwin Kurai Bogori)
