Subang, Demokratis
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Bupati Subang, Kamis (13/7/2023).
Dalam aksi unras, masa aksi saling dorong tak terelakan antara massa HMI Subang dan Satpol PP saat masa HMI ingin merangsek ke dalam Kantor Bupati Subang.
Dalam aksinya tersebut, HMI Subang melayangkan 5 poin pernyataan sikap tegas kepada Bupati Subang H.Ruhimat dan Wakilnya Agus Masykur Rosyadi.
5 poin pernyataan sikap tersebut di antaranya:
- Transparansi Anggaran dan keterbukaan Informasi Publik, Reformasi Birokrasi serta upaya mengindahkan supremasi hukum dengan menyampaikan ke Media Massa secara berkala.
- Hentikan kegiatan-kegiatan yang tidak substansial dan tidak bermanfaat seperti kegiatan refleksi dan launching program yang hanya menghamburkan anggaran daerah dan kewilayahan.
- Menuntut kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Forum Group Dicusion (FGD) dengan menyertakan Ahli Ekonomi, Ahli Hukum tata Negara, Ahli Administrasi Publik, Ahli Sosial Budaya membedah Potensi, Rencana dan Eksekusi Arah terarah Pembangunan Subang Berkelanjutan.
- Menuntut kepada DPRD Kabupaten Subang untuk mengevaluasi kebijakan- kebijakan yang sudah ditetapkan dan melakukan analisis bersama dengan semua unsur keterwakilan Se-Kabupaten Subang untuk kebijakan yang tepat.
- Menuntut kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena dirasa sudah cukup jauh dengan janji-janji politiknya dan tidak dapat merealisasikan perencanaan program yang sudah ditetapkan.
Menurut Ketua Umum HMI Cabang Subang M.Alianaba semenjak kepemimpinan Bupati H.Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi yang akrab disapa Kang Jimat – Akur terpilih di Tahun 2018 lalu malah semakin amburadul.
Terlihat jelas bahwasannya dalam perjalanannya selama 5 tahun masa kepemimpinan Kang Jimat- Akur sudah jelas dalam pengelolaan APBD Kabupaten Subang malah semakin carut marut.
“Terlihat jelas ketika kita ketahui bersama bahwa sumber- sumber APBD kita hanya bergantung pada bantuan pusat dan provinsi,”ujarnya.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Subang tidak bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa lebih besar daripada bantuan-bantuan tersebut.
“Kami HMI Cabang Subang dalam hal ini menyarankan kepada Bupati Subang untuk segera sadar bahwa ketika sudah tidak mampu dalam memperbaiki Subang hari ini baiknya agar segera mundur, sudah terlalu banyak pencitraan-pencitraan yang telah beliau perlihatkan untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat subang,” ujarnya.
Ditambah lanjut dia, Pemkab Subang gagal dalam merealisasikan perencanaan-perencanaan yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang.
“Lebih parahnya lagi malah membuat kegiatan yang skalanya tidak prioritas dan tidak tertuang dalam RPJMD seakan menjadi wajib seperti kegiatan refleksi yang di lakukan di setiap kecamatan. Padahal di dalamnya hanyalah acara kampanye bupati,” terangnya.
Mengingat bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait anggaran daerah itu hanya diperuntukan bagi pembangunan Paksa untuk menanggung acara refleksi fasilitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.
Dengan fenomena refleksi yang sedang digiatkan oleh Pemkab Subang, pihaknya menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati melalui kegiatan tersebut dengan memanfaatkan jabatannya bisa melaksanakan kegiatan refleksi dengan menggunakan yang ada di daerah baik fasilitas umum atau anggaran daerah atau kewilayahan.
Terkait hal ini menurutnya, sudah menyalahi aturan dan tidak mengindahkan kebutuhan daripada masyarakat umumnya.
“Kami HMI Cabang Subang mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk segera mengundurkan diri sebagaimana ikrar Bupati yang ditandatangani dengan materai jika tidak sanggup dalam merealisasikan janji-janji politiknya, daripada hanya menambah beban daerah dan beban masyarakat,” tegasnya.
“Tuntutan yang kami sampaikan kepada pemkab Subang merupakan bentuk aspirasi dan kecintaan kami kepada Subang dan jika pemkab subang ada niatan baik untuk Rakyat Subang maka segala bentuk penyataan ini harus bisa terpenuhi,”timpalnya.
Sepanjang massa unras beraksi petugas kepolisian berjaga-jaga. Sampai masa aksi membubarkan diri dengan damai. (Abdulah)
