Jakarta, Demokratis
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas mendorong Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam rapat panitia Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022, Rabu (16/6/2021), Ibas menyampaikan sejumlah pandangan.
“Kami berharap prioritas anggaran tahun 2022 bisa semakin efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ibas.
Ibas menuturkan beban utang yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi menjadi side effect merupakan dua dampak akibat kondisi ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Selain dua masalah utama tersebut, muncul pula masalah ekonomi lain seperti peningkatan kemiskinan, pengangguran, serta rasio gini di Indonesia. Menurut Ibas, perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan perlu ditingkatkan.
“Perluasan target penerima manfaat dan peningkatan indeks bantuan kemudian diperlukan untuk masyarakat miskin dan rentan miskin untuk dapat mempertahankan kehidupan dan penghidupan mereka di masa penuh ketidakpastian ini,” terang Ibas.
Dikatakan, penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 memiliki nilai strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebab, RKP dan RAPBN 2022 merupakan APBN transisi untuk kembali rebound dan kembali membawa defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pada APBN 2023. Ibas menyatakan trendline positif sangat diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.
“Namun, perlu kami ingatkan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Percepatan belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial, program padat karya, serta mendorong belanja masyarakat untuk membangkitkan geliat pertumbuhan ekonomi. Demand side harus diperbesar, karena ekonomi kita akan bertumbuh jika konsumsi berjalan,” imbuh Ibas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR tersebut turut mengungkap beberapa poin penting yang harus diterapkan dalam RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022. Dikatakan, penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran di tahun 2022 tidak hanya sekedar baik secara konseptual, tetapi secara implementatif juga harus mampu menjadi acuan dalam menentukan arah dan tujuan kebijakan pembangunan nasional pada 2022.
“RKP juga hendaknya mampu mengintegrasikan program kerja antar kementerian/lembaga sekaligus menghubungkan pembangunan yang dilakukan, baik ditingkat pusat maupun daerah,” kata Ibas.
Selain itu, Ibas juga menekankan bahwa penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 juga harus mengutamakan prinsip inklusifitas. Pemulihan ekonomi yang digagas dalam RKP harus senantiasa mengedepankan keterpaduan dan keberlanjutan agar output dan outcome yang ingin dicapai dapat terukur, tepat sasaran, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Perlu kita ingat bahwa kebijakan yang tertuang dalam RKP 2022 merupakan sebuah keberlanjutan dari proses pembangunan yang sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Penyusunan RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN 2022 tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus pula selaras dengan kondisi ekonomi makro dan Kebijakan Fiskal di tahun 2022,” tegas Ibas. (Red/Dem)
