Jakarta, Demokratis
Indonesia kembali menancapkan pengaruhnya di kancah global. Kabar membanggakan datang dari markas PBB, di mana Indonesia secara resmi terpilih sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan 2026.
Kepastian ini diraih setelah negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Group (APG) memberikan mandat penuh kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa kepercayaan ini akan dijawab dengan langkah nyata: mengedepankan dialog ketimbang konfrontasi.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik. Kami akan terus mendorong dialog dan kerja sama untuk pemajuan serta pelindungan HAM bagi semua,” ujar Menlu Sugiono melalui pernyataan resminya yang dikutip Rabu (24/12/2025).
Amanah untuk Dubes Sidharto Suryodipuro
Secara teknis, posisi prestisius ini akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penetapan formal dijadwalkan bakal diketuk palu dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 mendatang.
Sebagai nakhoda, Indonesia berkomitmen menjaga integritas sidang. Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyebutkan bahwa Indonesia mengusung tema besar ‘A Presidency for All’.
“Prioritas kita adalah kepemimpinan yang imparsial, objektif, dan transparan. Indonesia ingin memperkuat konsensus serta membawa perspektif negara berkembang ke meja perundingan dunia,” jelas Yvonne.
Momentum Emas 20 Tahun Dewan HAM
Keketuaan Indonesia pada 2026 bukan sekadar rutinitas birokrasi internasional. Tahun tersebut menandai siklus ke-20 berdirinya Dewan HAM PBB. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, tahun 2026 memang menjadi jatah bagi kelompok Asia-Pasifik untuk memimpin.
Sebagai negara yang kini tengah menjabat anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, Indonesia dinilai memiliki posisi tawar yang kuat. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas profil diplomasi Jakarta yang independen dan tidak terafiliasi pada kepentingan blok tertentu.
Langkah ini diharapkan mampu merasionalisasi kerja Dewan HAM agar lebih efisien dan benar-benar berdampak pada kemanusiaan, bukan sekadar menjadi panggung debat kusir antarnegara besar. (IB)
