London, Demokratis
Pemerintah Inggris ternyata tidak tinggal diam melihat konflik di Gaza. Menurut laporan New York Times, Minggu (10/8/2025), Inggris selama enam bulan terakhir telah menyusun rencana rahasia untuk menyelesaikan masalah Palestina.
Rencana delapan poin itu, yang digagas oleh Jonathan Powell, penasihat keamanan Perdana Menteri Keir Starmer, mulai dibagikan kepada sekutu Inggris sejak 29 Juli lalu. Pembagian rencana ini bertepatan dengan konferensi penting di New York yang membahas penyelesaian konflik.
Menurut pejabat Eropa yang tak mau disebut namanya, rencana Inggris mencakup pembentukan pemerintahan baru di Jalur Gaza. Pemerintah ini akan diisi oleh para teknokrat dan bekerja sama dengan Otoritas Palestina yang sudah direformasi. Tak hanya itu, rencana ini juga mengusulkan penempatan pasukan keamanan internasional di wilayah kantong Palestina tersebut.
Selain itu, rencana rahasia ini juga menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, pemantauan gencatan senjata oleh Amerika Serikat (AS), dan pada akhirnya, pembentukan solusi dua negara merdeka, yaitu Israel dan Palestina.
Inggris dan Prancis Kompak, AS Masih Menolak
Langkah Inggris ini muncul tak lama setelah KTT tentang Palestina di New York, yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. KTT tersebut menghasilkan deklarasi yang menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mewujudkan solusi dua negara.
Sebelumnya, pada 25 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan mengakui Palestina pada September mendatang. Inggris juga mengancam akan mengambil langkah serupa jika Israel tidak segera mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.
Hingga kini, Palestina telah diakui oleh 147 negara, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia yang baru bergabung sejak 2024. Namun, AS masih menolak mengakui Palestina dan bahkan memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB pada tahun 2024 lalu.
Sikap Inggris ini menunjukkan adanya pergeseran diplomasi di Eropa yang kini semakin berani menekan Israel, berbeda dengan AS yang masih enggan mengakui Palestina.
Sementara itu, Rusia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara yang disepakati PBB, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan ini. (IB)
