Jakarta, Demokratis
Wakil Sekrataris Jenderal DPN Peradi, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul SH MH, mengusulkan agar posisi jabatan strategis Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diambil dari praktisi hukum.
Menurutnya, reformasi hukum dan birokrasi yang sudah bergulir di era reformasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan semakin sempurna jika jabatan Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diisi kalangan advokat yang sudah berpengalaman.
“Terlepas pro dan kontra, banyak kemajuan yang sudah dicapai pada era Pemerintahan Presiden Jokowi. Era pedemi Covid-19 berkepanjangan yang mencapai hampir tiga tahun, bukan hal yang mudah seperti membolak balikan telapak tangan,” ujar Herman, Jumat (18/3/2022).
Untuk lebih memaksimalkan kemajuan yang telah dicapai, sambung Herman, alangkah bijaksananya jika jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi diambil dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan akademik yang tidak diragukan lagi.
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada jaksa karier dan hakim karier, pendapat ini bertujuan agar pelayanan hukum semakin baik kedepan. Sebagai orang yang independen, kalangan profesional akan menjadikan hukum sebagai panglima bukan kekuasaan semata,” paparnya.
Namun untuk Wakil Jaksa Agung dan Wakil Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Herman tetap sependapat diambil dari kalangan profesional lainnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Namun walaupun begitu, Direktur Jenderal BPP LBH Balnas Projamin ini menegaskan, penataan hukum yang bebas dari unsur KKN, menjadi kunci utama penegakan hukum yang baik.
“Pemrintahan itu ibarat sebuah sapu lidi dan rakyat lantainya. Jika sapu bersih disapukan ke lantai akan bersih juga,” tukasnya. (MH)
