Jakarta, Demokratis
Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti proyek rehabilitasi total sejumlah sekolah negeri di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang jauh dari standar kelayakan.
Temuan ini muncul dalam Rapat Tindak Lanjut Hasil Peninjauan Lokasi yang digelar belum lama ini. Rapat dihadiri oleh anggota Komisi E, Raden Gusti Arief, bersama perwakilan Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta pihak kontraktor dari PT Arkindo dan PT Hutama Karya (HK).
“Sejumlah bangunan hasil rehabilitasi sudah menunjukkan keretakan bahkan ditemukan kebocoran arus listrik. Ini bukan hanya bentuk kelalaian teknis, tapi sudah menyangkut keselamatan siswa. Sangat membahayakan,” kata Gusti, Sabtu (14/6/2025).
Menurut Gusti, kondisi bangunan hasil rehabilitasi tidak memenuhi standar kelayakan meski proyek tersebut menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Ia juga menyesalkan lemahnya pengawasan selama proses pengerjaan proyek.
la menekankan bahwa pembangunan sarana pendidikan berupa sekolah tidak bisa dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus mengedepankan tanggung jawab dan ketelitian tinggi.
Maka dari itu, Komisi E mendesak pihak kontraktor untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bangunan-bangunan bermasalah sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah dan penyedia jasa konstruksi tidak menunggu sampai terjadi insiden yang membahayakan keselamatan siswa.
“Kami mendesak perbaikan segera dilakukan. Jangan tunggu hingga ada korban. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi anak-anak kita,” kata Gusti.
Adapun, beberapa sekolah yang menjadi sorotan di antaranya adalah SDN 05 Grogol, SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara di Jakarta Barat, serta SDN Duri Pulo dan SDN Cikini di Jakarta Pusat.
Sementara itu, Kasubag TU UP Prasardik Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ephraem W. Sianturi, menjelaskan, pembangunan SDN Grogol 05 dan SMPN 292 (USB), SDN Kembangan Utara 04 dan SMPN 291 (USB) merupakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.
Seluruh proyek tersebut sudah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) pada 2024. la memastikan, saat ini perbaikan sedang dilakukan oleh pihak penyedia.
“Terkait beberapa kerusakan pada bangunan gedung masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi. Sesuai kontrak, masa pemeliharaan berlangsung selama satu tahun dan jaminan atas kegagalan bangunan berlaku selama 10 tahun sejak PHO,” kata Ephraem.
Sedangkan, pembangunan SDN Duri Pulo 01/02/03/04/05/10 serta SDN Cikini 01, 02, dan USB SMA merupakan proyek Tahun Anggaran 2024, yang kini sudah mencapai progres 98 persen. Serah terima pekerjaan direncanakan dilakukan pada akhir Juni 2025.
“Seluruh pembangunan rehab total gedung sekolah dilakukan pengawasan oleh konsultan MK atau pengawas dan pendampingan oleh inspektorat Provinsi DKI Jakarta secara berkala,” ujar Ephraem. (Albert S)
