Tapteng, Demokratis
Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terjun bebas hampir mencapai 200 persen di Tapanuli Tengah (Tapteng). Pantauan di beberapa pabrik kelapa sawit, hargaTBS dibanderol Rp1.400 per kg komidel 5 kg. Sementara harga sebelumnya terkoreksi Rp3.100 per kg.
Apakah anjloknya harga TBS dampak dari kebijakan Pemerintah yang memutuskan pelarangan sementara ekspor RBD Palm Olein? Yang pasti, penurunan harga sawit yang sangat spektakuler ini membuat petani meradang. Petani dan pengepul mengalami kerugian besar.
Kepada awak media, beberapa petani sawit mengatakan, anjloknya harga sawit membuat perekonomian mereka menjadi terganggu. Konon lagi menjelang hari raya Idul Fitri 1443 H, di mana kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Enggak tahu lagi, mas. Kita memilih untuk tidak panen. Kalau dipanen tidak mencukupi biaya panen,” ujar Haryono, salah seorang petani sawit di Kecamatan Pinangsori, Tapteng, Kamis (28/4/2022).
Pengamat ekonomi asal Tapanuli Tengah, Heldi Wahyudi Hutagalung menilai, anjloknya harga sawit memiliki benang merah dengan kebijakan Pemerintah yang melarang ekspor RBD Palm Olein. Kebijakan yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, dimanfaatkan spekulan untuk mengambil keuntungan sembari memanfaatkan kondisi jelang perayaan hari raya keagamaan.
“Sepertinya ada permainan spekulan,” sebut Heldi.
Penilaian ini didasarkan harga CPO yang untuk kontrak Juli 2022 melejit hingga 6 persen ke level 6.738 ringgit per ton atau US$ 1.550 per ton. Keputusan Pemerintah Indonesia melarang ekspor memicu lonjakan harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia.
“Asumsi berpikirnya sederhana, harga CPO saat ini naik, harga TBS seharusnya naik juga. Semestinya petani untung. Ini harga kok malah terjun bebas,” tukasnya.
Terkait adanya tudingan beberapa pabrik kelapa sawit yang menetapkan harga beli TBS secara sepihak, Heldi tidak menampiknya. Pria berpenampilan flamboyan ini berharap Pemerintah secepatnya menangani kondisi yang terjadi.
“Bisa menimbulkan keresahan dan berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan pabrik kelapa sawit,” tutupnya. (MH)
