Jakarta, Demokratis
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mantap memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa jadi calon tunggal Panglima TNI. Ia mengatakan pemilihan ini juga disesuaikan dengan kondisi dan tantangan saat ini.
“Pertimbangan Presiden memilih Pak Andika tentu didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensif sekarang ini. Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/11/2021).
Keputusan Presiden Jokowi itu, sambung dia, juga tak didasari atas opini dari pihak lain. Mahfud mengatakan pemilihan Andika ini telah sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki kepala negara.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini Andika mampu menjadi Panglima TNI karena memiliki kualitas dan profesionalitas.
“Jika jabatan sudah sampai ke Kepala Staf Angkatan baik Darat maupun Laut dan Udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya,” ungkap Mahfud.
Tak hanya itu, secara pribadi dia merasa cocok bekerja sama dengan Andika selama menjabat sebagai Menko Polhukam sejak 2019 lalu. Mahfud meyakini nantinya menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono itu juga mampu melanjutkan pekerjaan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun tahun ini.
“Bagi saya sebagai Menko Polhukam yang sudah dua tahun bekerja sama dengan Pak Andika rasanya cocok, tinggal melanjutkan apa-apa yang sudah kita kerjakan bersama dengan Pak Hadi Tjahjanto,” ujarnya.
“Pak Andika itu tegas tapi penuh senyum dan selalu correct. Sama dengan Pak Hadi Tjahjanto, keduanya merupakan tentara yang profesional, humanis, dan kental dengan kultur Indonesia,” imbuh Mahfud.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengusulkan satu nama yaitu Jenderal Andika Perkasa untuk mengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Setelah pengusulan itu, pihak istana yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta DPR RI segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
“Kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR, Pimpinan DPR, dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses dan kami sangat mengharapkan untuk bisa mendapatkan persetujuan secepatnya,” kata Pratikno di gedung DPR, Rabu (3/11/2021).
“Sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan Keppres dan juga Bapak Presiden bisa segera melantik panglima TNI yang baru,” lanjut dia. (Djoni)
