Jeneponto, Demokratis
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE dan Ketua DPRD Jeneponto, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Aula Kantor BPK Sulsel, Makassar, Selasa (27/5/2025).
Bupati Paris Yasir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi atas capaian membanggakan ini. “Alhamdulillah, ini adalah jawaban dari penantian panjang masyarakat Jeneponto. Opini WTP ini bukan hanya penghargaan administratif, tapi juga bentuk pengakuan atas upaya kolektif dalam menjaga integritas keuangan daerah,” ujar Paris.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tak lepas dari kerja sama solid antara seluruh pimpinan OPD, tim penyusun LKPD, serta dukungan penuh dari DPRD Jeneponto. “Kami dedikasikan capaian ini untuk rakyat Jeneponto. Setiap rupiah dari uang negara harus dikelola secara tepat, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala BPKAD Jeneponto, H. Armawih A. Paki, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, termasuk para Penjabat Bupati sebelumnya—Junaedi B. dan DR. Reza Faisal Saleh—yang turut memberikan kontribusi besar dalam menjaga kedisiplinan fiskal selama masa transisi kepemimpinan.
“Ini adalah hasil kerja keras kolektif. Terima kasih kepada seluruh pengelola keuangan OPD, jajaran Sekda, serta bimbingan langsung dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Komitmen kita bersama akhirnya membuahkan hasil terbaik untuk Jeneponto,” pungkas Armawih.
Dengan raihan WTP ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuka babak baru dalam pengelolaan keuangan yang semakin profesional. Momentum ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Syarifuddin Awing)
