Jakarta, Demokratis
Wabah Virus Covid-19 hampir 2 bulan terjadi mengakibatkan perasaan masyarakat kian gundah atau getar-getir memikirkan segala kebutuhan pokok didalam rumah tangganya. Karena di satu sisi untuk menghindari penularan Covid -19 ini warga masyarakat di Ibu Kota maupun di pedesaan terpaksa mengisolasi diri di rumah, selain atas anjuran pemerintah agar jangan bepergian keluar rumah. Aturan dan himbauan perintah ini diapresiasi oleh masyarakat di negeri ini agar dapat memutus rantai wabah Covid-19 yang sudah memakan korban puluhan ribu di belahan dunia.
Namun banyak perasaan kekhhatiran masyarakat dari berbagai hal kebutuhan sehari-hari yang tak bisa dielakkan. Jika wabah Covid -19 ini berkepanjangan niscaya kehidupan masyarakat sudah tidak menentu karena dampak Covid-19 ini bukan hanya merong-rong perekomian di bidang usaha yang terancam kebangkrutan. Bahkan bisa terjadi PHK di berbagai perusahaan di negeri ini akibat guncangan Covid-19 tersebut.
Sementara pemerintah dapat memberikan BLT selama 3 bulan yakni dari April, Mei dan Juni Rp 600.000 per bulan dengan perincian Rp 150 ribu/minggu. Hal itu disambut baik oleh masyarakat. Dan juga memberikan konpensasi soal pembayaran listrik gratis selama 3 bulan pula untuk daya 450 VA, sedangkan daya 900 VA pembayaran 50% setiap bulannya.
Sebagai pertanyaan jika Covid-19 ini hingga makin meningkat ke bulan Juli dan seterusnya seperti apa langkah pemerintah terhadap nasib masyarakat tentu sudah kian parah keadaan ekominya.
Presiden RI, Ir H Joko Widodo telah menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk keperluan masyarakat maupun kepentingan biaya lainnya terkait akibat Covid-19 ini tentu penggelontoran dana ini patut diancungi jempol kepada Jokwi yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat akibat Covid-19 yang membuat masyarakat tiarap dan sulit mencari nafkah.Untuk pengeluaran biaya hidup setiap hari tidaklah cukup Rp 50 ribu. Maka kekhawatiran ini semakin bergejolak di kalangan masyarakat. Yang paling membuat pikiran masyarakat semakin sulit dari berbagai aspek. Belum bayaran PBB, kredit kendaraan dan cicilan perumahan maupun cicilan lainnya yang nota bene harus dipertanggungjawabkan masyarakat.
Maka harapan masyarakat dari pemerintah dapat menunda pembayaran Iuran BPJS yang jatuh tempo setiap tanggal 10. Dan juga pembayaran PBB maupun pajak lainya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah agar beban masyarakat jangan terlalu berat melihat kondisi keuangan telah morat-morit.
“Dapat makan setiap hari kita sudah syukuri. Boro-boro bayar ini, bayar itu,” kata sejumlah masyarakat dalam keluhannya kepada Demokratis.
Sementara keluhan yang paling memprihatinkan adalah nasib supir angkutan kota di salah satu daerah.Harus memikirkan setoran setiap hari namun penumpang sudah tidak ada karena masyarakat memilih tinggal di rumah untuk menjaga kesehatannya.
“Sekarang ini gara-gara Covid-19 cari uang sulit, pak. Lihat aja sewa tidak ada makan harus jalan terus uang setoran mobil harus kita tanggungjawapi,” kata sejumlah supir Elf jurusan Bekas-Terminal Cikarang. (Js)
