Jakarta, Demokratis
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.
JK menilai upaya tersebut bukan perkara mudah, terutama di tengah dinamika geopolitik global dan hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat.
“Sayangnya, Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, dan sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?” ujar JK di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Menurut JK, niat Presiden Prabowo merupakan langkah baik, tetapi realisasinya akan menghadapi tantangan besar.
“Rencana itu baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” katanya.
Ia menambahkan, konflik di Timur Tengah kerap melibatkan kepentingan global yang kompleks. Bahkan konflik Israel dan Palestina yang berlangsung puluhan tahun pun hingga kini belum menemukan solusi damai.
“Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan, karena dunia ini sangat ditentukan oleh sikap Amerika,” ujar JK.
Seperti diberitakan sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Presiden AS Donald Trump kemudian menyatakan militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran.
Salah satu serangan gabungan AS-Israel dilaporkan berupa tujuh roket yang menghantam Teheran, termasuk area yang disebut berada dekat kediaman Ayatollah Ali Khamenei.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan roket ke Israel serta sejumlah target lain di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Pada 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung selama 40 hari serta libur nasional selama satu pekan.
Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran guna memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif di kawasan.
Namun, menurut JK, keberhasilan mediasi akan sangat bergantung pada posisi tawar dan keseimbangan kekuatan antarnegara yang terlibat dalam konflik tersebut. (EKB)
