Bogor, Demokratis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin dunia melakukan langkah-langkah nyata untuk menjawab kegelisahan masyarakat internasional sehingga memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan tertangani secara cepat, adil, dan tepat.
Kepala Negara juga menyoroti potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, dan krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda bersama.
Demikian disampaikan Kepala Negara saat berpidato secara virtual, pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (23/9/2021) pagi.
“Hasil Sidang Majelis Umum PBB ini ditunggu oleh masyarakat dunia untuk menjawab kegelisahan utama dunia. Kapan masyarakat akan terbebas dari pandemi, kapan perekonomian akan segera pulih dan tumbuh inklusif, bagaimana menjamin ketahanan planet ke depan, serta kapan dunia akan terbebas dari konflik terorisme dan perang. Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama,” kata Kepala Negara.
Kepala Negara mengatakan, ada empat jurus yang harus dilakukan para pemimpin dunia. Pertama, memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata.
“Kita tahu bahwa no one is safe is until everyone is,“ kata Kepala Negara.
Ia mengatakan, Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19, termasuk vaksinasi sangat timpang, politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi.
Hal-hal ini, lanjutnya, harus bisa diselesaikan dengan langkah-langkah nyata.
“Di masa depan, kita harus menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global (global health security system). Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara. Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” kata Presiden Jokowi.
Kedua, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa bekerjasama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.
“Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” kata Presiden Jokowi.
Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. “Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ujarnya.
Keempat, semua negara di dunia harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan.
Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda bersama.
Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five-Point Consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.
“Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” katanya. (Kurai)
