Bandung, Demokratis
Dana kegiatan rakortasi (rapat koordinasi dan konsultasi) tahun anggaran 2024 yang dibiayai dari APBD Provinsi sebesar Rp.10.283.620.530,00 dan belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp. 2.986.215.498,00 dan belanja pemeliharaan di lingkungan Disdik sebesar Rp. 2.320.317.000,00 yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Dari ketiga anggaran APBD Provinsi Jawa Barat yang dikelola di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah dicoba untuk konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto, namun setiap akan ditemui melalui security kantor tersebut jawaban tidak ada. Wartawan SKU Demokratis dan online untuk konfirmasi terkait ketiga anggaran tersebut sudah dilakukan melalui surat konfirmasi dengan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Ketika dikonfirmasi keberadaan surat tersebut melalui Humas Atik, mengatakan sudah diteruskan kepada Ariep Rachman katanya. Untuk mendapatkan jawaban tertulis terkait kegiatan anggaran rakortasi tahun 2024 dan belanja jasa tenaga kebersihan juga belanja pemeliharaan masing-masing tahun anggaran 2025, Ariep Rachman setiap dikonfirmasi melalui security Cecep lantai 4 kantor tersebut dengan jawaban dinas luar, ke kantor cabang dinas, sedang ke Inspektorat dan Rabu 26/11/2025 sedang rakor di Garut, katanya. Bahkan dari ketiga anggaran yang dibiayai APBD Provinsi tersebut, tim Wartawan SKU Demokratis juga mengirimkan surat konfirmasi kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dari surat disposisi terkait kegiatan yang dikonfirmasi kepada Gubernur, sudah diteruskan tujuan naskah Herman Suryatman sekretaris daerah Provinsi Jawa Barat dan Purwanto kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, keterangan surat disposisi tersebut, proses disposisi untuk ditindaklanjuti proses sesuai ketentuan, jawab klarifikasi pada yang bersangkutan. Terkait surat disposisi Gubernur Jawa Barat, ketika dikonfirmasi keterangan dari security kantor tersebut sudah diteruskan sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Deden Saepul Hidayat ke bidang masing-masing, PSMK, PSMA,PKLK dan Kasubag TU/keuangan. Upaya tim Wartawan SKU Demokratis dan online untuk konfirmasi dan wawancara sudah berkali-kali dilakukan, kepada bidang-bidang tersebut namun tidak ada di ruang kerjanya, keterangan dari security masing-masing bidang tersebut.
Yang menjadi pertanyaan dari salah satu sumber SKU Demokratis dan online surat konfirmasi tertulis dari wartawan mengapa sesulit itu mereka menjawab, padahal pertanyaan hanya seputar penggunaan alokasi anggaran kegiatan yang dikelola di setiap bidang. Harusnya mereka itu sadarlah uang negara bukan milik lembaga tetapi uang itu milik rakyat tiap rupiah hasil pajak dari rakyat. (Is-Tim)
