Bandung, Demokratis
Kabid PKLK Dr. Ai Nurhasan Ap M.Si. diduga sangat tertutup dan tidak transparan kepada wartawan, buktinya surat konfirmasi yang dikirim Demokratis kepada Plh Kadisdik Jabar dan telah mendapat disposisi kepada Kabid PKLK, belum ada tanggapan sampai saat ini. Padahal, surat konfirmasi tertulis tersebut terkait penggunaan anggaran DAK Fisik SLB tahun 2024, sudah dikirim pada medio Agustus dan September 2024 dan Januari 2025.
Hasil investigasi di lingkungan Disdik Provinsi Jawa Barat, bahwa surat konfirmasi Demokratis yang telah mendapat disposisi tersebut telah sampai ke meja Kabid PKLK Ai Nurhasan, jelas bagian umum dan Humas Disdik Jabar. Namun tidak jelas apa alasan Ai Nurhasan sampai saat ini belum ada jawaban tertulis. Ai Nurhasan seolah-olah bungkam.
Demikian juga PPK DAK SLB tahun 2024 Edi Kurnia ketika dikonfirmasi via ponselnya, dia menyuruh menemui Yudi Pramesti salah seorang staf di PKLK. Yudi Pramesti ketika dihubungi melalui ponselnya dia menjawab bahwa dia akan minta ijin dulu pada Kabid PKLK sebagai atasannya. “Saya akan minta ijin dulu ke atasan saya Kabid PKLK, Edi Kurnia itu bukan atasan saya,” katanya. Sepertinya Edi Kurnia dan Yudi Pramesti sengaja saling lempar.
Selasa (21/1/2025), Demokratis mencoba menemui Kabid PKLK Ai Nurhasan di ruang kerjanya, untuk minta jawaban surat konfirmasi tertulis Demokratis terkait DAK SLB 2024. Namun security menjawab, “Pak Kabid sedang tidak ada di kantor.”
Hari itu juga Demokratis menemui Yudi Pramesti di lingkungan kerjanya. Ternyata Yudi Pramesti juga mengatakan untuk saat ini dirinya belum bisa ditemui karena belum ada janji. “Hari ini, saya ada tamu dari LSM mau audiensi, nanti saya hubungi tim Demokratis,” katanya dengan enteng saja memberi jawaban kepada pers.
Surat konfirmasi tertulis Demokratis terkait anggaran DAK SLB tahun 2024 sebesar ± Rp56.243.488.000 sampai berita ini ditulis juga belum ada jawaban dari Kabid PKLK, padahal surat disposisi dari Plh Kadis Pendidikan sudah turun beberapa pekan lalu kepada Kabid PKLK. Bahkan kelakuan tidak terpuji saling lempar dipertontonkan antara Edi Kurnia PPK DAK Fisik 2024 dengan Yudi Pramesti.
Seharusnya Edi Kurnia sebagai pejabat publik harus bisa menghargai jabatannya sebagai PPK DAK Fisik SLB tahun 2024. Edi Kurnia tidak perlulah setiap dikonfirmasi via ponselnya terkait surat konfirmasi tertulis Demokratis tentang DAK SLB selalu mengarahkan ke Yudi Pramesti. Lebih baik bersikap transparan saja sebagaimana asas keterbukaan yang melekat pada Juknis DAK Fisik yakni Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik.
Menurut sumber Demokratis salah seorang pemerhati anggaran pendidikan terkait dana alokasi khusus sebesar ± Rp56.243.488.000 seharusnya PA (Pengguna Anggaran) Ai Nurhasan Kabid PKLK dan PPK DAK tahun 2024 Edi Kurnia terbuka dan transparan kepada wartawan, supaya alokasi penggunaan anggaran diketahui publik. (IS/Tim)
