Bandung, Demokratis
Sejumlah miliaran rupiah anggaran yang dikelola di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022, dirahasiakan dan tertutup untuk wartawan. Hal ini terbukti dengan seringnya wartawan Demokratis mengirim surat konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi, tapi kenyataannya sebagian besar surat-surat tersebut tidak pernah terjawab. Padahal surat-surat konfirmasi tersebut telah didisposisikan dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang masing-masing.
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang PSMA yakni I Made Supriatna. Sampai saat ini surat-surat konfirmasi Demokratis tidak pernah terjawab. Padahal jawaban surat konfirmasi tersebut akan dipublikasikan ke masyarakat luas, agar masyarakat tahu kemana saja, untuk apa saja digunakan uang rakyat tersebut. Kabid PSMA sudah abaikan publikasi miliaran rupiah anggaran APBD provinsi tahun 2022.
Dan Kabid PSMA itu sendiri susah untuk ditemui, selalu tidak ada di tempat. Kalau ditanya stafnya selalu mengatakan, surat-surat tersebut masih di meja Kabid. “Masih di meja Kabid, pak, belum dijawab,” ujar stafnya.
Adapun yang dipertanyakan Demokratis pada surat konfirmasi tersebut di antaranya, Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, belanja operasi dan belanja hibah lebih kurang sekitar Rp40,5 miliar. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Belanja Operasi dan Barang Jasa sekitar Rp12,9 miliar. Pengadaan Alat Praktek dan Praga Siswa Dinas Pendidikan Jawa Barat sekitar Rp20,4 miliar. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa, Belanja Operasi dan Barang dan Jasa sekitar Rp6 miliar. Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Jawa Barat sekitar Rp1,8 miliar.
Ketika Demokratis mencoba lagi menemui I Made Supriatna di kantornya pada Selasa (31/1/2023), tidak ada di tempat. “Barusan keluar, pak, tadi di jemput orang berpakaian baju batik,” ujar security di kantor tersebut.
Terkait Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, belanja operasi dan belanja hibah yang anggarannya lebih kurang sekitar Rp40,5 miliar, ketika Iis Rahmat sebagai PPTK kegiatan tersebut dimintai keterangannya, Rabu (9/11/2022), ia mengatakan bahwa anggaran tersebut disalurkan hanya untuk 5 sekolah (SMA) saja, total yang disalurkan hanya lebih kurang Rp1.500.000.000, dengan masing-masing sekolah menerima antara Rp150.000.000 sampai Rp200.000.000. Dan ketika ditanya sisa anggaran tersebut sekitar Rp39 miliar lagi kemana? Menurut Iis Rahmat Sisa anggaran tersebut dikelola oleh Gedung Sate. “Sisa anggaran tersebut semuanya dikelola oleh Bagian Kesra di Gedung Sate,” ujar Iis Rahmat.
Kenapa bisa dikelola Bagian Kesra, bagaimana proses dana tersebut bisa sampai dikelola di Bidang Kesra? Demokratis sudah melayangkan surat konfirmasi ke Bagian Kesra. Namun sampai berita ini ditulis surat konfirmasi belum dijawab, tinggal menunggu perkembangannya. (IS)
