Bandung, Demokratis
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Awan Suparwana dipastikan enggan menanggapi surat-surat konfirmasi dari wartawan yang telah didisposisikan kepadanya. Buktinya, beberapa surat konfirmasi dari media sampai saat ini belum ditanggapi sama sekali. Bahkan ada surat konfirmasi pers yang dikirim November 2024 dan sampai Januari tahun 2025 belum ditanggapi, masih tersimpan di ruang kerjanya.
Seperti halnya surat konfirmasi dari Demokratis, di antaranya surat konfirmasi terkait Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Pembangunan Program DAK Fisik SMA Negeri maupun Swasta yang dikerjakan dengan Sistem Swakelola Tipe 1 tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp144.345.949.000,00.
Surat konfirmasi tertulis terkait Anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibiayai dari APBD Jawa Barat tahun 2024 sebesar Rp39.137.000.000,00 termasuk belanja operasi dan hibah Rp3.683.000.000,00, Belanja Modal Tanah Rp4.200.000.000,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp31.254.000.000,00.
Konfirmasi tertulis dugaan penyimpangan Anggaran Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar Rp27.500.000.000,00.
Surat konfirmasi tertulis yang didisposisikan kepada Awan Suparwana bukan hanya dari Demokratis, dari media lain juga banyak yang mengalami nasib yang sama.
Tidak jelas apa alasan Awan Suparwana tidak menanggapi surat konfirmasi pers tersebut. Padahal untuk memenuhi standar pemberitaan yang akurat, etik dan berimbang dibutuhkan statement atau klarifikasi dari Awan Suparwana sebagai penerima disposisi dan Kabid PSMA Disdik Jabar. Kalau ditanyakan ke ruang kerjanya, Awan tidak pernah ada di ruangan. Sangat susah sekali kalau mau bertemu Awan Suparwana.
Sebenarnya Awan bisa memberi jawaban bahwa kegiatan yang ada di bidangnya sudah dilaksanakan seluruhnya dengan baik dan tidak menyangkut unsur KKN, seluruh anggaran sudah digunakan sebagaimana mestinya tanpa sedikit pun ada anggaran yang dikorupsi, kemudian pers berkewajiban mensosialisasikannya ke masyarakat pembacanya. Pers akan mengekspose apa adanya.
Ketika tim wartawan Demokratis dan online mencoba meminta jawaban surat konfirmasi ke kabid PSMA Awan Suparwana, Selasa, 7 Januari 2024 melalui security jawaban dari Ari terkait ketiga paket dimaksud mengatakan belum ada izin dari Kabid Awan Suparwana. Padahal upaya wartawan Demokratis dan online menanyakan ketiga paket tersebut salah satu PPK-nya Edi Kurnia (paket DAK) dan kedua paket tersebut belum diketahui baik PPTK maupun PPK-nya. (IS/Tim)
