Bandung, Demokratis
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR ) Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi media SKU Demokratian dan online. Dia memilih diam tidak memberi tanggapan apa-apa terhadap media, Selasa (16/12/2025). Padahal SKU Demokratis sudah mengajukan konfirmasi tertulis sebelumnya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tersebut.
Keterangan dari bidang Herbang, Ibu Dinda melalui petugas piket Ericha C mengatakan, surat akan dijawab oleh Humas.
Karena jawaban belum diterima oleh Tim Wartawan Demokratis dan online, Rabu, Kamis, Jumat (17, 18, 19/12/2025), media mengkonfirmasi kembali terkait anggaran yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan lll, masing-masing paket Pengawasan Tehknis Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2025 yang dibiayai dari APBD Provinsi, PW-03/2025 FT-01 s/d.5 sebesar Rp.3.627.414.264,- dan PW-03A/2025 FT-01 s/d 10 sebesar Rp.12.142.218.627,- Total sebesar Rp.15.769.632.891,00 dan belanja tenaga ahli Surveyor dan Drafter/CAD, Rekonstruksi Jalan, belanja tenaga ahli jalan dan jembatan (Pemeliharaan berkala) sebesar Rp.1.706.019.166,- serta Pekerjaan Rekontruksi jalan, Ruas jalan Bts-Purwakarta/Subang (A) Rp.17.642.955.327,00 dan jalan Ruas jalan Bts Purwakarta/Subang-Subang (B) Rp.22.250.394.686,- dari paket tersebut, surat konfirmasi pun sudah dikirim ke UPTD Pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan lll Soekarno Hatta Bandung dan I Cianjur hal ini dikonfirmasi beberapa kali pada Kepala UPTD lll Muhtar Jalaludin.
Penjelasan dari security surat konfirmasi SKU Demokratis dan online sudah di PPK Emtarya Emon, namun sangat disayangkan PPK Emon setiap dikonfirmasi selalu tidak ada di kantornya.
Melalui Humas Giri dan Wawan mengatakan akan meminta jawaban dari masing-masing UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan wilayah I, lll dan lV sesuai surat konfirmasi tertulis yang dikirim pada Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Agung Wahyudi, seharusnya Kadis yang menjawab, karena pengelola proyek di masing-masing UPTD tersebut lambat menjawab. Yang menjadi pertanyaan mengapa untuk menjawab surat konfirmasi wartawan terkait kegiatan yang mereka kelola sangat sulit, mereka bisa menjawab dengan tertulis, dengan konfirmasi SKU Demokratis tentang kegiatan tahun anggaran 2025, untuk mendapatkan jawaban yang transparan Tim Wartawan sudah berkali-kali mencoba untuk menemui Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Agung Wahyudi, melalui piket kantor tersebut tanggal 23, 24 Desember 2025, mengatakan “Bapak tidak ada, barusan keluar”.
Seharusnya Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat tinggal perintahkan saja stafnya untuk menjawab secara tertulis masing-masing kegiatan yang dikonfirmasi Tim Wartawan SKU Demokratis dan online yang dikelola oleh UPTD pengelolaan jalan dan jembatan pelayanan I, III dan IV, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. (IS/Tim)
