Bandung, Demokratis
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika, diduga mengkebiri kebebasan pers dalam berekspresi. Hal tersebut mencuat dari beberapa sumber Demokratis yang mengatakan adanya “jatah duit” pemberitaan positif yang dialokasikan dari Kegiatan Layanan Publikasi dan Informasi Program Pendidikan di Jawa Barat di Sub Bagian Umum.
“Lumayanlah. Biasa berita ngangkat. Itu pun harus terdaftar. Kalau berita ngehapuk tidak ada,” ucap salah seorang wartawan yang enggan disebut nama dan medianya.
Namun “jatah duit” berita tersebut tidak berlaku bagi media yang kritis dan cerdas melakukan kontrol sosial terhadap perjalanan dan penyerapan anggaran APBD di semua kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Jabar.
Media yang rajin mengkontrol setiap kebijakan dan kegiatan tersebut dianggap sebagai oposisi, dan tidak layak mendapatkan “jatah duit” berita.
Kegiatan Layanan Publikasi dan Informasi Program Pendidikan di Disdik Jabar ini, bersumber dari APBD Jabar tahun anggaran 2019. Menurut sumber Demokratis, besaran yang dialokasikan per media diduga Rp 500 ribu per pemberitaan/pertayang.
Belum diperoleh keterangan, berapa jumlah dana keseluruhan yang dialokasikan dari kegiatan tersebut untuk media cetak, media televisi, maupun online, dan belum diketahui berapa jumlah dari masing-masing media yang mendapatkan “jatah duit” berita tersebut.
Kadisdik Jabar dan Sekretaris Disdik Firman Adam yang akan dikonfirmasi Demokratis, Kamis (8/11), tidak berada di ruangannya. Menurut petugas satpam setempat, “Bu Kadis dan Pak Sekdis berangkat tadi jam 10 an. Ada kegiatan, tapi tidak tahu kegiatannya dimana.”
Sedangkan Arif Budiman dari Sub Bagian Umum beberapa kali akan dikonfirmasi Senin-Selasa (4-5/11) juga tidak berada di ruangannya. (ZL)
