Pakpak Bharat, Demokratis
Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat, Syahrul Juaksha Subuki SH MH dan juga sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, didampingi Kasi Intel Kejari Dairi, Andri Dharma SH dan Kasi Datun Zulkarnain Harahap SH melakukan kunjungan kerja ke Posko Cek Point Perbatasan di Desa Napatalun Perlambuken, Kecamatan Pagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Rabu (24/06/20).
Posko Napatalun, Pagindar tersebut berada di desa terpencil tepatnya di perbatasan Sumut-Aceh dan merupakan salah satu dari 6 posko perbatasan di pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Pakpak Bharat khususnya dari wilayah Kabupaten Singkil, Aceh.
Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Syahrul Juaksha Subuki SH MH, Rabu sore (24/06) menjelaskan bahwa beliau tergabung dalam gugus tugas sebagai Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat, ingin secara langsung melihat dan mengetahui sejauh mana kinerja para petugas di lapangan untuk penyusunan laporan kinerja gugus tugas di lapangan khususnya di pos-pos perbatasan.
“Kami kan bertanggung jawab untuk menyusun laporan tentang kinerja para teman-teman gugus tugas di lapangan, khususnya di posko-posko perbatasan. Jadi kami coba menginisiasi, melakukan semacam inspeksi mendadaklah,” ujar Kajari Dairi.
Selain dari Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kab Pakpak Bharat, kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat, Budianta Pinem, Sekretaris BPBD Kabupaten Pakpak Sukardi Purba, Kabid Penanggulan Darurat BPBD Kabupaten Pakpak Bharat, Louis Saragih dan lainnya dan disambut oleh Plt Camat Pagindar Abdul G Berutu, Kapospol Pagindar H Siregar, Babinsa Pagindar J Purba, para kepala desa se Kecamatan Pagindar, tokoh masyarakat dan unsur lainnya.
Dalam kunjungan ini, Kajari Dairi, Syahrul Juaksha Subuki SH MH juga berdialog atau wawancara langsung dengan para petugas posko terkait kebutuhan posko seperti, kelengkapan alat pelindung diri (APD), logistik, kebutuhan makanan dan dukungan dari pemerintah baik berupa insentif maupun perlengkapan lainnya.
“Kami bukan gak percaya sama laporan dari teman-teman Gugus Tugas, tapi kami juga mau konfirmasi langsung dengan petugas di lapangan,” jelas Syahrul Juaksha Subuki.
Setelah melihat langsung posko perbatasan tersebut, Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pakpak Bharat yang dikomandoi oleh Kajari Dairi, Syahrul Juaksha Subuki berpendapat wajar status zona hijau bisa terjaga di Kabupaten Pakpak Bharat, karena para petugas di perbatasan bekerja sesuai dengan fungsinya serta didukung dengan aplikasi Sidatang. Ditambah lagi unsur-unsur yang terlibat secara terpadu seperti Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, tenaga kesehatan, APD dan lainnya lengkap di posko tersebut.
“Bahkan para petugas di lapangan saya paksa-paksa tadi untuk ngomong, jangan malu ngomong, kalau ada yang kurang ngomong aja, biar saya bawa ke tingkat kabupaten untuk dilaporkan,” jelas Syahrul Juaksha Subuki.
Saat berdialog langsung dengan Camat Pagindar, para Kepala Desa serta tokoh masyarakat, Kajari Dairi, Syahrul Juaksha Subuki, mendapat informasi bagaimana pemerintah setempat mempunyai konsep untuk tetap menjaga stimulus ekonomi bisa berjalan sesuai dengan harapan yaitu, memberdayakan masyarakat desa di tengah pandemi Covid-19, namun ada feedback ke masyarakat seperti pengelolaan keuangan desa melalui padat karya tunai yang dikelola dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Konsep ini rencananya akan didorong beliau ke kabupaten agar bisa diterapkan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. (Frengki Berutu)
