Depok, Demokratis
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan potensi bencana alam tertinggi di dunia berdasarkan hasil Surveillance Risk Index tahun 2025.
Hal itu disampaikan Listyo saat memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Alam di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, posisi tersebut menegaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu tantangan global yang dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia yang berada di kawasan ring of fire atau cincin api dunia.
“Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia,” ujar Listyo dalam sambutannya.
Listyo menuturkan, berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDDR), sekitar 124 juta jiwa di dunia terdampak bencana alam setiap tahun.
Sementara di Indonesia, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 19 Oktober 2025 mencatat sebanyak 2.606 bencana alam telah terjadi sepanjang tahun ini
Rinciannya, 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi.
Akibat berbagai bencana tersebut, tercatat 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, dan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi. Selain itu, lebih dari 31.000 rumah dan 887 fasilitas umum rusak.
Listyo menekankan bahwa dampak bencana tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma sosial serta mengganggu stabilitas masyarakat.
“Diperlukan langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkesinambungan dalam mencegah serta menanggulangi berbagai potensi bencana,” ujarnya.
Listyo juga mengingatkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026.
Fenomena La Nina yang diperkirakan terjadi hingga Februari 2026, meski dalam kategori lemah, juga disebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah.
“Kecepatan dan ketepatan respon menjadi faktor utama dalam penanganan bencana. Karena itu, diperlukan kesiapan optimal dari seluruh elemen bangsa,” kata Listyo.
Kapolri menegaskan, sinergi lintas sektor antara TNI-Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi bencana yang tangguh.
“Dalam menghadapi tantangan tersebut, kecepatan dan ketepatan respon menjadi salah satu faktor utama kepada hasil penanganan bencana,” ujarnya.
“Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang optimal dari seluruh elemen, baik dari TNI-Polri, pemerintah pusat hingga daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, Kementerian Lembaga dan Stakeholder terkait, beserta seluruh masyarakat, guna menjamin terlaksananya quick response terhadap setiap situasi bencana,” pungkasnya. (Dasuki)
