Jakarta, Demokratis
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Alifudin mendorong pemerintah untuk menguatkan pengawasan terhadap seluruh rantai pasok makanan dan pengolahannya dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Alifudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Alifudin menegaskan, penguatan pengawasan itu perlu dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Ia juga menekankan, dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan bernilai penting untuk dilakukan.
Lebih lanjut Alifudin pun meminta agar pihak terkait segera menginvestigasi secara menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.
“Kita harus memastikan katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” tuturnya.
Sebagai anggota komisi yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,” jelasnya.
Alifudin menambahkan, kejadian tersebut juga harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang. (Albert S)
