Jakarta, Demokratis
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengambil langkah efektif menjamin proteksi masyarakat mengingat meningkatnya jumlah kasus cacar monyet (Monkeypox atau Mpox) di Indonesia.
“Angka penyebaran Mpox terus meningkat, Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah efektif dalam mengatasi penyebaran penyakit ini dan menjamin proteksi maksimal bagi masyarakat,” ujar Puan dalam keterangan yang diterima, Rabu (21/8/2024).
Puan menilai Pemerintah harus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang wabah Mpox mengingat virus Monkeypox ini bukanlah penyakit sembarangan.
Mpox sendiri adalah salah satu spesies virus cacar, ditandai dengan ruam lalu diikuti dengan benjolan yang muncul di kulit. Pada cacar air, lenting-lenting tersebut kemudian terisi dengan cairan dan akhirnya berkeropeng.
“Harus ada edukasi dan sosialisasi yang masif mengingat penyakit ini dapat menular melalui berbagai jenis kontak erat, termasuk melalui ruam kulit yang terkena,” tuturnya.
“Paling tidak edukasi mengenai cara penularan, gejala, dan langkah-langkah pencegahan harus disampaikan secara luas dan jelas,” sambung Puan.
Mantan Menko PMK ini meyakini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal wabah Mpox. Puan mengingatkan, risiko kematian pada Mpox lebih tinggi dibandingkan Covid-19.
“Masih banyak masyarakat yang tidak memahami soal cacar monyet ini. Maka penting sekali sosialisasi. Bisa dengan penyuluhan dan memanfaatkan kader-kader kesehatan lingkungan,” ungkapnya.
Terdapat dua Clade Monkeypox virus, yakni Clade I berasal dari Afrika Tengah (Congo Basin) dengan subclade 1a. Subclade 1a ini memiliki case fatality rate (CFR) lebih tinggi daripada clade lain dan ditularkan melalui beberapa mode transmisi. Sementara itu, subclade 1b ditularkan sebagian besar dari kontak seksual dengan CFR 11 persen.
Berbeda dengan Clade I, Clade II berasal dari di Afrika Barat dengan subclade IIa dan IIb dengan CFR 3,6 persen. Clade II memiliki CFR rendah dengan kasus sebagian besar berasal dari kontak seksual pada saat wabah pada 2022.
Para ilmuwan menemukan ribuan kasus Clade I dalam kasus Mpox pada 16 negara di Afrika dengan tingkat kematian mencapai 3-4 persen. Oleh karenanya edukasi dan kesadaran masyarakat harus gencar dilakukan, termasuk melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, televisi, radio, serta kampanye langsung di komunitas-komunitas lokal.
“Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan yang benar sehingga dapat mengambil tindakan preventif yang tepat,” kata Puan.
Puan juga meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kasus Mpox di Indonesia terlaporkan dengan akurat dan tepat waktu. Hal ini guna mengidentifikasi pola penyebaran dan menentukan langkah-langkah penanganan yang efektif.
“Setiap fasilitas kesehatan, baik di pusat maupun di daerah, harus dilengkapi dengan protokol pelaporan yang jelas dan terstandarisasi,” tukasnya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan laporan terbaru di mana hingga Sabtu 17 Agustus, terdapat 88 kasus terkonfirmasi Mpox di Indonesia. Secara rinci, kasus tersebar di DKI Jakarta sebanyak 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 kasus telah dinyatakan sembuh.
Untuk mengurangi penyebaran Mpox, Puan juga mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan upaya surveilans.
“Tak cukup hanya dengan surveilans di fasilitas kesehatan, tapi juga sekaligus pengetatan pemeriksaan di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut maupun udara demi mengantisipasi penyebaran virus,” sebut Puan.
Cucu Bung Karno itu pun berpesan kepada masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika merasakan gejala Mpox seperti muncul ruam bernanah atau keropeng di kulit. Puan mengatakan, pemeriksaan kesehatan dengan ahli diperlukan untuk menghindari dampak berbahaya.
“Karena ini penyakit yang menular sehingga perlu ada penanganan yang serius. Sebaiknya tidak melakukan self diagnosis untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Puan juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan awareness terhadap wabah Mpox ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap virus Mpox di antaranya dengan melakukan vaksin JYNNEOS, menghindari kontak dekat dengan orang yang bergejala, menghindari menyentuh barang yang terkontaminasi dengan hewan atau orang yang terinfeksi, dan mencuci tangan setelah kontak dengan orang atau hewan yang terinfeksi.
“Kami juga berharap Pemerintah meningkatkan infrastruktur kesehatan yang tersebar di Indonesia, sehingga semua kasus yang terdeteksi dapat cepat ditangani,” ucap Puan.
DPR disebut akan terus memastikan proteksi terhadap masyarakat menjadi prioritas utama. Tentunya, menurut Puan, hal ini dibarengi juga dengan kesadaran dari masyarakat terhadap bahaya dari penyakit Mpox.
“Dengan Pemerintah meningkatkan kapasitas pelaporan, pemantauan, dan edukasi, masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan Pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat dalam menangani kasus-kasus Mpox yang muncul,” tambahnya.
Sebagai informasi, WHO tah mengumumkan wabah Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan global yang harus diwaspadai. Pada 14 Agustus lalu, WHO menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika.
“Walaupun kasus di Indonesia belum seperti di Afrika, Pemerintah harus memastikan sudah bersiap dengan segala skenario terburuknya agar penanganan wabah Mpox dapat berjalan maksimal,” kata Puan. (EKB)
