Jakarta, Demokratis
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 mengangkat tema besar “Indonesia Maju”, seperti yang dicita-citakan periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun ini, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bangsa Indonesia tengah berjuang keras menghadapi dampak pandemi Covid-19 sehingga hendaknya dapat dijadikan ajang memetik pembelajaran untuk tetap membangkitkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan membangun kemandirian dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbatasan, termasuk di sektor maritim.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo mengatakan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 menjadi momentum bagi institusi dan jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim dalam mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo mewujudkan kemandirian maritim menuju Indonesia Maju.
Seiring dengan bertambahnya usia Ibu Pertiwi yang menginjak 75 tahun, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mencatat beberapa capaian program yang telah berjalan dan menunjukan sektor transportasi laut sebagai faktor pendukung kemandirian maritim.
Pertama di bidang pembangunan infrastruktur. Salah satu proyek infrastruktur pelabuhan yang tengah dikejar penyelesaiannya adalah Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan untuk tahap I pada bulan Oktober 2020, sehingga bisa dilakukan soft launching pada November 2020.
Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor (Car Terminal) yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar. Ke depan Kawasan Segitiga Emas Cirebon-Patimban-Kertajati atau yang lebih dikenal dengan Rebana diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia dengan dukungan konektivitas Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.
Pembangunan infrastruktur tidak selalu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun pinjaman luar negeri. Pada tahun 2020, terdapat beberapa infrastruktur perhubungan laut yang pembiayaan pembangunannya dilaksanakan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah selain melalui APBN. Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Menara Suar Tanjung Batu di Tarakan, Kalimantan Utara.
Pengembangan Pelabuhan Seba dilaksanakan secara multiyeras Tahun Anggaran 2020-2021. Untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2020 meliputi pekerjaan pembangunan trestle segmen I (63×10) m2 dan trestle segmen II (82×10) m2. Sedangkan untuk tahun 2021 akan dilakukan pembangunan trestle segmen II (18×10) m2 dan pembangunan dermaga segmen I dan II (69×10) m2.
Sementara Menara Suar Tanjung Batu adalah menara suar baru yang mulai dibangun pada tahun 2020. Sama seperti menara suar lain, Menara Suar Tanjung Batu yang berada di bawah koordinasi Distrik Navigasi Kelas III Tarakan memiliki nilai manfaat sebagai fasilitas Sarana Bantu Navigasi yang mendukung kelancaran pelayanan dan keselamatan pelayaran bagi masyarakat dan pengguna jasa transportasi.
Selanjutnya terkait konektivitas antar wilayah di Indonesia, pelaksanaan Tol Laut telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan pemerataan ekonomi.
Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut yang merupakan salah satu program strategis Pemerintah Jokowi terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas. Keberhasilan program tol laut termasuk angkutan ternak dan angkutan perintis tersebut, tentunya tidak terlepas adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Tol Laut.
Khusus angkutan ternak, Kementerian Perhubungan saat ini telah mengoperasikan enam unit kapal ternak yang siap mengangkut hewan ternak terutama sapi, untuk bisa melayani dan memenuhi ketahanan pangan daerah-daerah yang memang butuh pasokan hewan ternak.
Capain lain di bidang keselamatan pelayaran yang berhasil diraih Indonesia di tahun 2020 adalah penetapan bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2020.
TSS digagas untuk meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok.
“Hal ini membuktikan Indonesia telah mencatat sejarah baru sebagai Negara Kepulauan pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau TSS di Alur Laut Kepulauannya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di Internasional Maritime Organization (IMO) dan telah memperjuangkan usulan TSS tersebut selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia,” jelas Dirjen Agus.
Selain penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia adalah melalui pelaksanaan pemanduan secara elektronik (E-Pilotage) dan pemasangan/pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS).
E-Pilotage sendiri menjadi salah satu program quick wins di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka optimalisasi pemanfaatan stasiun Vessel Traffic Services (VTS) pada Distrik Navigasi.
“Bahkan ke depan dengan dilaksanakannya pemanduan secara elektronik akan berdampak pada kepastian pelayanan yang efektif dan cepat di bidang keselamatan pelayaran serta secara ekonomi dapat menurunkan biaya logistik nasional,” kata Dirjen Agus.
Adapun pada bulan Juni dan Juli 2020 lalu telah dilaksanakan uji coba E-Pilotage pada empat Stasiun VTS, yaitu VTS Batam, VTS Tanjung Priok, VTS Benoa dan VTS Tarakan yang telah berjalan dengan baik dan lancar, baik dari segi pemanfaatan sarana dan prasara pemanduan maupun komunikasi antar instansi terkait
Terkait dengan kemudahan pemasangan dan pengaktifan AIS yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia, belum lama ini mendapat apresiasi dari masyarakat nelayan di Indonesia.
Salah satu Paguyuban Nelayan “Mitra Nelayan Sejahtera” di Kabupaten Pati mengapresiasi Kemenhub yang telah memberikan kemudahan perizinan pembuatan nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI) pada kapal-kapal mereka sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengoperasikan AIS.
“Pemberian perizinan online/e-licensing dalam hal ini penetapan nomor MMSI dilaksanakan secara cepat, mudah dan gratis. Jika seluruh persyaratan telah dilengkapi secara online, maka dalam jangka waktu 1 jam, pemohon dapat langsung menerima dan mencetak perizinan yang diinginkan” ujar Dirjen Agus.
Terakhir, capaian di bidang penegakkan hukum di laut yakni keberhasilan para personil Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Uban dalam melakukan pengejaran dan penghentian kapal ikan Tiongkok MV. Lu Huang Yuan Yu 117 dan 118 yang diduga melakukan tindak pidana human trafficking dan didapati juga menyimpan jenazah anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia dalam lemari pendinginnya pada bulan Juli 2020 lalu.
Atas keberhasilan tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban Capt Handry Sulfian, Nakhoda Kapal Patroli KN Sarotama P 112 Nico Morris Selayar dan Nakhoda KN Kalimasadha P 115 Putra Wardana.
Mengingat kapal tersebut merupakan kapal asing, maka proses penegakan hukum tetap mengikuti aturan internasional yang dikeluarkan oleh IMO dimana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku maritime administration yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Hal-hal tersebut merupakan sebagian dari pencapaian Indonesia di sektor maritim untuk tahun 2020, yang tentunya tidak terlepas dari peran penting sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim yang andal dan mumpuni untuk membawa Indonesia maju.
Berbekal kemandirian maritim, pihaknya optimis ke depan akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia.
“Dirgahayu RI ke-75, dengan mengoptimalkan SDM maritim yang unggul maka akan menjadikan Indonesia maju sebagai Poros Maritim Dunia,” tutup Dirjen Agus. (Hms)
