Tangerang, Demokratis
Kementerian Sosial menggelar kegiatan Percepatan Penyusunan SKP dan Penguatan Manajemen ASN Bagi Guru Sekolah Rakyat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Kamis (26/2/2026).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kegiatan ini dalam rangka memperkuat kinerja guru-guru Sekolah Rakyat.
“Tentang bagaimana mereka membuat pelaporan harian terkait perkembangan siswa Sekolah Rakyat dan diukur dampaknya ke depan,” ujarnya saat membuka pelatihan.
Gus Ipul memaparkan pelatihan ini juga untuk membangun budaya kerja dan membentuk integritas para guru dalam melakukan segala hal secara profesional baik ketika diawasi maupun tidak.
Dalam kegiatan ini Gus Ipul didampingi Sekretaris Jenderal Robben Rico memberikan arahan kepada perwakilan 306 guru dari 166 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Pembukaan diisi dengan penayangan video inspiratif siswa-siswa Sekolah Rakyat.
Para guru tampak kagum dan takjub melihat anak-anak yang dulunya tidak tersentuh pendidikan, kini bisa mengenyam mimpi di Sekolah Rakyat. Mereka diingatkan bahwa para guru adalah tangan-tangan perpanjangan dari Presiden untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin menggapai mimpi.
Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan latar belakang penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai pedoman bersama. Menurutnya, ini bagian dari upaya presiden untuk melaksanakan Pasal 34 UUD 1945.
“Mereka ada tapi tidak kelihatan, the invisible people itu ada di sekitar kita. Bapak Presiden mengajak bangsa ini menyisir mereka sebagai implementasi Pasal 34. Mari kita renungkan bersama,” ucap Gus Ipul.
“Itu titipan Tuhan kepada negara, negara titip ke kita. Ini adalah kesempatan dan tantangan,” lanjutnya.
Ia menegaskan pengelolaan Sekolah Rakyat tidak boleh biasa saja.
“Kita tidak sedang mengelola sekolah biasa, ini (Sekolah Rakyat) membangun jalan baru bagi anak-anak untuk keluar dari lingkaran ketidakberdayaan. Karena itu, tata kelola SR tidak boleh biasa saja,” tambahnya.
Gus Ipul kemudian mengaitkan konteks besar tersebut dengan pentingnya penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP.
Ia menegaskan SKP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi untuk memastikan guru Sekolah Rakyat tetap profesional.
Ia menekankan bahwa SKP bukan sekadar dokumen administratif atau kewajiban, melainkan instrumen manajemen kinerja yang disambungkan langsung dengan misi besar Sekolah Rakyat, yaitu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berkarakter.
“Tujuan besar Sekolah Rakyat itu jelas, memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan berkarakter. SKP yang disusun harus mampu menjawab, apa dampak, perubahan, kontribusi kerja harian terhadap tujuan besar tersebut,” tegasnya.
Pertama, Gus Ipul mengajak para guru untuk memahami konteks besar Sekolah Rakyat. SKP tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan visi pendidikan.
Kedua, SKP harus berbasis logika, mengikuti alur berpikir yang jelas, mulai dari proses yang dilakukan setiap hari, output hasil kerja, outcome di siswa, hingga impact untuk jangka panjang. Ketiga, SKP harus terukur. Target tahunan, bulanan, dan harian harus jelas dan konkrit.
Ia juga menjelaskan tiga fungsi SKP, yaitu sebagai kompas kinerja, alat kerja, serta sebagai pendorong disiplin dan akuntabilitas.
“Yang penting pahami tiga konteks ini dan bawa pulang pemahamannya,” pesannya. (Ruslan)
