Jakarta, Demokratis
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, sebanyak 2,6 juta bidang tanah terdaftar di Jawa Timur (Jatim).
Untuk diketahui, provinsi ini memiliki luas wilayah 4.825.146 hektare dengan Areal Penggunaan Lain (APL) mencapai 3.456.807 hektare atau 71,67 persen dari total wilayah.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya perencanaan tepat untuk menuntaskan sisa pekerjaan.
“Berdasarkan data, bisa dilakukan plan bagaimana ke depannya. Misal ada tanah belum bersertifikat, kami cari apa masalahnya dan bagaimana percepatan penyelesaiannya. Jika belum terpetakan, apa sebabnya?” ujar Nusron seperti dikutip dari keterangan, Kamis (29/5/2025).
“Jika belum tersertifikasi, apa sebabnya? Apa mungkin karena belum ada pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” sambungnya.
Karena itu, Nusron memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur (Jatim), beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini pun menjadi momen bagi Nusron untuk mendorong seluruh pegawai agar fokus menuntaskan persoalan pertanahan di masing-masing satuan kerja selama masa tugasnya.
“Seperti istilah Litis Finiri Oportet, segala persoalan harus ada akhirnya. Ini prinsipnya semua masalah harus selesai, saat presidennya Pak Prabowo, saat kepala kanwilnya adalah Pak Asep, saat kepala bidang dan kepala seksinya adalah bapak/ibu sekalian. Jadi masalah itu jangan diundur-undur, harus selesai ini masalah mental model yang perlu diubah,” ucapnya.
Nusron juga menekankan pentingnya penyelesaian seluruh tunggakan pendaftaran tanah. Termasuk, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Pekerjaan ini harus selesai. Kapan selesainya? Harus pakai target. Kalau ada PTSL ini bisa disapu dengan PTSL. Kalau tidak ada PTSL, solusinya apa?” tutur Nusron.
“Jadi, data yang belum terpetakan dan terdaftar ini harus dipotret, lalu bentuk topografinya seperti apa? Kami cari satu per satu masalahnya apa,” pungkas dia. (Albert S)
