Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggulirkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 8,73 triliun di 2021 ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Dana tersebut akan disalurkan perseroan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi konvensional senilai Rp 7,76 triliun dan KPR subsidi syariah senilai Rp 965 miliar.
“Dana FLPP total sebesar Rp 8,73 triliun, dan perseroan akan menyalurkannya untuk pembiayaan 81.000 unit rumah subsidi pada tahun 2021,” ungkap Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis (21/1).
Dijelaskannya lagi, dana FLPP akan disalurkan dalam bentuk KPR Sejahtera yang hanya bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga melalui fasilitas KPR subsidi tersebut, MBR bisa memiliki rumah dengan uang muka mulai 1 persen dan suku bunga 5 persen fixed hingga 20 tahun.
Apalagi, FLPP juga dinilai memegang peranan penting dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah Presiden Joko Widodo. Untuk itu, tegas Nixon, segenap jajaran BTN di seluruh Indonesia akan bekerja keras menyukseskan penyaluran FLPP untuk MBR.
“Kami akan terus berinovasi, bersinergi, serta melakukan pembenahan dan efisiensi dalam proses penyaluran FLPP. Di antaranya mengintegrasikan sistem aplikasi KPR kami dengan aplikasi SiKasep yang dioptimalkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sejak tahun lalu,” katanya.
Tak hanya itu, Nixon optimistis tahun 2021 pertumbuhan KPR subsidi tetap positif. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya adanya stimulus kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang didorong pemerintah seperti subsidi bunga KPR dan penyaluran dana PEN tahun lalu yang akan dirasakan dampaknya tahun ini.
Diketahui, hingga akhir Desember 2020, emiten bersandi saham BBTN ini telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 4,46 triliun untuk 34.367 unit rumah subsidi. Sementara sampai triwulan III/2020, Bank BTN masih menempati posisi nomor wahid di pangsa KPR subsidi dengan porsi lebih dari 90 persen. (Red/Dem/Albert)
