Jakarta, Demokratis
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima penghargaan atas Pembangunan Rumah Susun (rusun) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan di Tangerang, dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam Upacara Hari Kemenkumham, Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 di Jakarta, Senin (21/08/2023).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan Kementerian Hukum dan HAM.
“Alhamdulillah hari ini Kementerian PUPR menerima penghargaan atas dukungan pembangunan Rumah Susun yang akan digunakan oleh Kemenkumham. Kementerian PUPR terus membersamai rekan-rekan di Kemenkumham untuk memastikan bahwa tugas-tugas khusus yang mereka laksanakan dapat diselesaikan dengan baik,” kata Sekjen Zainal Fatah.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga berterima kasih kepada Kementerian/Lembaga yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas Kemenkumham. Termasuk Kementerian PUPR atas dukungan dan kerja samanya.
“Terima kasih kepada mitra Kementerian/Lembaga atas kerja sama dan dukungannya. Termasuk Kementerian PUPR yang selalu setia juga dalam memberikan bantuan kepada Kemenkumham,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, Kementerian PUPR sejak tahun 2015 telah membangun sejumlah rusun untuk Kemenkumham di beberapa lokasi seperti Denpasar, Batam, Kepulauan Riau, Cilacap, Medan, dan Tangerang.
Menurutnya, pembangunan hunian vertikal selain untuk mengoptimalkan lahan juga mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian misi Presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Maju.
“Pembangunan Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumham ini merupakan salah satu wujud dukungan Kementerian PUPR dalam membentuk pusat pendidikan berkarakter. Semoga rusun dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Dirjen Iwan.
Lebih lanjut, Kementerian PUPR berharap Kemenkumham dapat melakukan pemeliharaan, dan perawatan rusun guna mendorong pengelolaan serta pemanfaatan rusun dengan baik. Selain itu, perlu juga dibentuk unit pengelola rumah susun sehingga sistem manajemen pengelolaan dapat lebih profesional sehingga masa pakai bangunan juga bisa lebih lama.
Rusun Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi Kemenkumhan dibangun oleh Kementerian PUPR melalui BP2P Jawa I, Direktorat Jenderal Perumahan secara Multi Years Contract (MYC) Tahun 2022-2023 dengan anggaran senilai Rp13,1 Miliar. Rusun memiliki luas bangunan 2.042 meter persegi dan dibangun setinggi tiga lantai dengan daya tampung sebanyak 168 orang. Adapun tipe hunian merupakan tipe 24 yang terdiri dari 43 unit kamar. Fasilitas meubelair di dalam rusun antara lain lemari 86 unit, kasur susun 82 unit, kasur single 4 unit, meja belajar dan kursi masing-masing 168 unit. (Reimon)
