Indramayu, Demokratis
Pada tahun 2020 angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Indramayu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indramayu, Jawa Barat, telah mengalami peningkatan. Hal tersebut mengingat selama masa pandemi Covid-19 yang telah memporak-porandakan laju perekonomian di sejumlah negara.
Sebelumnya, pada tahun 2019 BPS Indramayu telah mencatat angka kemiskinan sebanyak 11,11 persen, sementara untuk angka pengangguran yang telah tercatat sejumlah 8,35 persen. Namun, pada tahun 2020 untuk di wilayah Kabupaten Indramayu sendiri telah mencapai angka kemiskinan menjadi 12,7 persen, sementara untuk angka pengangguran menjadi 9,21 persen.
Kepala BPS Kabupaten Indramayu, Judiharto Trisnadi S ST MM melalui Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Jejen Priyatna, Senin (22/03/2021) kepada Demokratis mengatakan bahwa angka tersebut di atas yang telah tercatat pihak BPS masih di bawah rata-rata dibandingkan dengan daerah lainnya yang berbasis industri.
“Masih mending jika pengangguran ya. Sebab di daerah lain yang berbasis industri lebih tinggi lagi. Karena daerah Indramayu perekonomian masih terbanyak (bidang) pertanian. Namun tetap ada imbas, dengan diberhentikannya sekolah, sektor perdagangan, sektor wisata dan hotel,” ujar Jejen.
Jejen pun menambahkan bahwa pada tahun 2021 ini, BPS belum mencatat atau merilis angka kemiskinan maupun pengangguran yang terbaru di wilayahnya. Pihaknya akan merilis jumlah angka tersebut menjelang pergantian tahun nanti.
“Belum. Jadi, sebagai informasi setiap tahunnya untuk angka kemiskinan maupun pengangguran di kota, BPS akan mengeluarkan atau merilis angka di akhir tahun,” tambah Jejen.
Menurutnya, upaya yang telah dilakukan sejauh ini adalah dalam berkoordinasi atau memberikan informasi kepada pemerintah setempat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bahwa BPS telah mendapatkan angka yang telah terjadi di daerahnya dengan metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui e-census.
“BPS adalah memberikan gambaran. Memberikan potret. Misal ketika pimpinan kami meminta hasil laporan untuk diberikan ke Bupati atau pada saat ingin melakukan Musrembang,” tutup Jejen.
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Indramayu, Johar Manun, saat dikonfirmasi Demokratis perihal jumlah angka pekerja yang telah dirumahkan serta pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, Johar Manun belum dapat memberikan keterangan. (RT)
