Jakarta, Demokratis
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya mendapatkan kabar dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa vaksin yang ditargetkan bulan depan kemungkinan akan mundur karena belum adanya pemberian emergency use authorization (EUA). EUA sendiri diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Tadi Presiden telepon saya, karena barangnya sudah dapat. Rencananya yang minggu kedua November bisa saja nggak tercapai,” ujarnya dalam video conference, Jumat (23/10).
Luhut menegaskan, keterlambatan pemberian vaksin dari target bukan berarti vaksinnya belum ada. Ia menyebut, vaksin Covid-19 sudah ada dan didapatkan pemerintah. Vaksin tersebut juga siap didistribusikan, tinggal menunggu izin EUA.
“Bukan karena barangnya (belum datang), barangnya siap. Tapi karena emergency use authorization-nya belum bisa dikeluarkan BPOM,” tegasnya.
Luhut menjelaskan, pemerintah ingin memastikan terlebih dahulu tahapan izin EUA bisa diberikan, agar pemberian vaksin bisa sesuai aturan. “Jadi, Presiden nggak mau lari dari (aturan) situ, dia mengatakan keamanan nomor satu. Jadi, kita lihat sampai kapan ini,” ungkapnya.
Luhut juga menambahkan, dirinya sempat ditawari pemberian vaksin saat kunjungan ke Tiongkok, namun dirinya enggan menerimanya dengan alasan sama, yaitu di Indonesia belum ada izin EUA-nya. Tanpa izin tersebut, ia enggan menerima tawaran tersebut.
“Minggu lalu saya dari Yunan bicara sama pemerintah Tiongkok segala macam, tidak ada lagi yang pakai masker. Kami jadi (seperti) alien di sana. Saya tanya Perdana Menterinya, kenapa nggak pakai masker, Anda sudah suntik vaksin? Katanya sudah. Saya diajak suntik juga,” tuturnya. (Red/Dem)
