Pekalongan, Demokratis
Kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, terhitung sejak tahun 2015 sampai 2020 belum juga menunjukkan tanda-tanda kesejahteraan.
Hal ini dibuktikan oleh temuan Demokratis di lapangan, masyarakat di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan belum menerima bantuan Pemerintah Pusat baik sebelum dan setelah terjadi pandemi Covid-19.
Bantuan Pemerintah Pusat untuk masyarakat sejak tahun 2004 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sampai sekarang masih diberikan Pemerintah Pusat untuk masyarakat di seluruh Indonesia salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdiri bantuan Sembako setiap bulan, bantuan uang setiap bulan untuk orangtua lanjut usia atau berumur di atas 60 tahun, bantuan uang untuk ibu hamil sejak hamil sampai masa kelahiran, bantuan uang untuk anak usia di bawah lima tahun di antaranya bayi dan bantuan uang setiap enam bulan atau satu kali dalam setahun untuk anak usia sekolah yang tidak bersekolah (SD, SMP, SMA/SMK) serta bantuan uang satu kali dalam setahun untuk yang belum memiliki atau diberhentikan dari pekerjaan.
Diduga sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 bantuan PKH yang jumlah uangnya miliaran rupiah dari Pemerintah Pusat untuk rakyat di 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan belum juga diterima seluruh masyarakat.
Bila hal tersebut benar, maka siapa, kapan dan di mana Program Keluarga Harapan untuk masyarakat di Kabupaten Pekalongan dapat dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah? (RGS)
